“Mestinya kalau harus ambil pola ini, kalau mau ingin mendorong daerah mewajibkan untuk menanam komoditas tertentu ya harus langsung ada offtaker-nya. Jangan serahkan kepada pasar,” tegasnya.
Risiko Overproduksi dan Harga Anjlok Ancam Petani
Ia menilai jika menyerahkan sepenuhnya penyerapan hasil panen kepada mekanisme pasar, petani berpotensi merugi ketika produksi melimpah dan harga anjlok. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berulang kali terjadi di berbagai komoditas pertanian.
“Petani melihat ini komoditasnya bagus, semua berlomba menanam. Akhirnya kemudian over product, harganya jatuh,” katanya.
Ia mencontohkan kasus porang yang sempat menjadi komoditas unggulan di Jawa Tengah namun kemudian mengalami penurunan harga drastis karena produksi berlebih.
BACA JUGA: Ribuan Hektare Sawah di Jateng Terdampak Banjir, Mohammad Saleh Tekankan Perlindungan Petani
“Seperti porang kemarin, Jawa Tengah semua orang tanam porang. Begitu porang banyak akhirnya jatuh harganya,” ujar Kholik.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas kakao yang harganya sangat fluktuatif. “Misalnya kakao juga begitu. Kakao pernah Rp90 ribu, tapi lain waktu Rp30 ribu. Nah ini kan ironis sekali,” ucapnya.
Kholik menyebut, kondisi tersebut menunjukkan kebijakan pengembangan komoditas pangan belum konsisten dalam melindungi petani.
“Ini pemerintah sepertinya tanam, tanam, tanam tapi tidak ada kemauan untuk menyerapnya. Sayang sekali,” katanya.
Kholik Turut Soroti Masalah Irigasi Tersier di Jateng
Selain persoalan harga komoditas di pasaran, Kholik turut menyoroti persoalan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi tersier yang banyak mengalami kerusakan. Ia menyebut kondisi tersebut sering kali menjadi kendala bagi petani di daerah.
“Kesediaan air tadi, dari Pemprov juga menyampaikan daya dukungnya sering juga tidak seimbang terutama untuk saluran tersiernya itu yang kondisinya rusak parah,” katanya.
Meskipun kewenangan pengelolaan irigasi tersier berada di tingkat kabupaten/kota, kata dia, kebijakan tersebut tidak selalu sejalan dengan dukungan fasilitas yang memadai.
Ia pun mengaku kecewa melihat kondisi tersebut karena, menurutnya, menunjukkan kurangnya konsistensi kebijakan dalam mendukung sektor pertanian.
