Tentunya, dalam kaca mata Wahid, pergantian Pj Bupati/Walikota itu tak terlepas begitu saja dari hal yang berbau politis. Terlebih, Jawa Tengah masih menjadi kunci dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
“Kita harus melihat ini dalam konteks politik, karena tahun ini tahun politik, tensinya semakin tinggi. Sementara kalau kita melihat peta politik, Jawa Tengah itu memang selama ini dalam hal Pileg maupun Pilpres, itu basisnya PDI Perjuangan,” kata Wahid.
Sementara di waktu yang sama, tutur Wahid, saat ini secara jelas terlihat pecahnya kubu Jokowi dan PDI Perjuangan.
“Kita melihat adanya perbedaan antara Presiden dan PDIP, sementara ceruk pemilih di Jateng itu sangat besar. Itu yang saya kira memengaruhi berbagai dinamika, termasuk salah satunya pemilihan dan pemberhentian Pj Bupati,” tegas Wahid.
BACA JUGA: Keluhkan ASN Jateng Viral, Nana Sudjana Lantik dan Arahkan Pj Bupati Karanganyar Tegakkan Netralitas
Masifnya pergantian Pj Bupati / Walikota di Jateng, keinginan Presiden singkirkan ‘kaki tangan’ Ganjar?
Ketiga tokoh tersebut, baik Sinoeng, Urip Sihabudin, maupun Yunita menempati jabatan strategis saat Ganjar masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Urip Sihabudin menjabat sebagai Sekretaris DPRD Jateng. Sementara Sinoeng kini kembali menjabat Kepala Disporapar Jateng.
Ninit, sapaan akrab Yunita, tak luput menempati jabatan strategi. Sejak tahun 2022, Ninit menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jateng hingga saat ini.
Menanggapi hal ini, Wahid menyebut pilihan Ganjar tak hanya terdukung oleh kinerja, pengalaman, maupun hal-hal normatif lainnya dalam menjadikan ketiga tokoh itu sebagai Pj Bupati/Walikota.
“Di balik itu pasti ada pertimbangan kedekatan dan kepentingan politik. Ada faktor yang bersangkutan untuk mengakomodir kepentingan Pak Ganjar,” ujarnya.
Sehingga saat peta politik Jawa Tengah sudah tak lagi sama, ujar Wahid, bukan hal yang tak memungkinkan untuk Istana dalam melakukan controlling terhadap Pj Bupati/Walikota tersebut.
