“Tentu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, pasti menjadi bagian dari Istana untuk melakukan kontrol terhadap itu. Minimal netral sajalah, kalaupun tidak ada keberpihakan, minimal netral,” ujarnya.
Alasannya, netralitas kepala daerah di Jawa Tengah menurut Wahid mampu mengurangi laju penetrasi Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan di Jawa Tengah.
“Ini kan bagian dari program prioritas Pj Nana, salah satunya kan netralitas birokrasi pemerintahan. Itu dalam rangka mengurangi laju penetrasi atau campur tangan eksekutif, khususnya Pj Bupati/Walikota yang dulu Ganjar tunjuk agar tidak terlalu dominan memberikan dukungan kepada Ganjar,” tandasnya.
Pj Gubernur Jateng terkait ASN yang menurut dugaan tidak netral
Sebelumnya, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, mengingatkan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi untuk mengawasi jajaran ASN-nya saat ia mengemban tugas dalam menggantikan Bupati sebelumnya, Rober Christanto.
Dalam pidatonya, Nana menyinggung kasus kepala daerah maupun ASN yang menurut dugaan mengerahkan jajarannya untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu. Kejadian itu pun selalu viral dan bagi Nana mampu mencoreng nama Jawa Tengah.
“Sudah cukup ASN-ASN kita yang kemudian viral di media sosial dan itu tentunya akan menjelekkan serta merusak citra Jawa Tengah,” ujar Nana dalam sambutannya usai melantik Timotius di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat, 15 Desember 2023.
Kepada Timotius, Nana mengingatkan agar Pj Bupati Karanganyar itu mampu mengingatkan jajarannya untuk tetap netral.
“Ingatkan mereka untuk netral, betul-betul netral, ingatkan mereka untuk jangan, apalagi langsung mengikuti politik praktis,” tandas Nana. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
