Jateng

Jateng Gencar Pergantian Pj Bupati/Walikota, Pengamat Politik Ungkap Faktor Politis, Singgung Netralitas ASN

×

Jateng Gencar Pergantian Pj Bupati/Walikota, Pengamat Politik Ungkap Faktor Politis, Singgung Netralitas ASN

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Karanganyar | Pj bupati/walikota
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat melantik Timotius Suryadi menjadi Pj Bupati Karanganyar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat, 15 Desember 2023. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)

SEMARANG, beritajateng.tv – Beberapa bulan terakhir, terjadi sejumlah pergantian Pj Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. Pada 20 November lalu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, melantik Awaluddin Muuri sebagai Pj Bupati Cilacap menggantikan Yunita Dyah Suminar.

Tak hanya itu, Pj Bupati Brebes yang semula dijabat Urip Sihabudin serta Pj Walikota Salatiga yang awalnya dijabat Sinoeng N Rachmadi pun masuk dalam daftar penggantian. Nana Sudjana resmi melantik Yasip Khasani sebagai Pj Walikota Salatiga dan Iwanuddin Iskandar sebagai Pj Bupati Brebes.

Sebagai informasi, ketiga mantan Pj Bupati/Walikota itu kedapatan menghadiri pertemuan yang PDI Perjuangan gelar di Hotel Padma Semarang pada 15 Agustus 2023 lalu. Alasan pemberhentian ketiga Pj Bupati/Walikota itu pun masih simpang siur. Tak sedikit yang menduga alasan pemberhentian tersebut berkaitan dengan netralitas.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, tak menampik alasan penggantian Pj Bupati/Walikota itu merupakan hal yang sifatnya politis. Kendati demikian, secara normatif, Wahid menyampaikan alasan netralitas tetap menjadi yang utama mengapa terjadi penggantian tersebut.

“Dalam hal normatif, arahan Presiden adalah semua kepala daerah itu harus netral, jangan sampai Pj Bupati/Walikota itu punya tendensi keberpihakan pada salah satu partai,” ujar Wahid, Sabtu, 16 Desember 2023.

BACA JUGA: Singgung Rober Mutasi Puluhan ASN di Karanganyar, Pj Bupati Timotius: Riak-riak Kecil di Birokrasi Kita Harmonikan

Tentang kedekatan Pj Bupati/Walikota dengan PDI Perjuangan

Menurut Wahid, instrumen penguasa dalam hal ini eksekutif, kerap menjadi sandaran partai untuk mendongkrak elektabilitas partai ataupun calon presiden. Dalam konteks ini, lanjut Wahid, kedekatan Pj Bupati/Walikota itu dengan PDI Perjuangan bisa jadi menghambat proses pemenangan paslon lainnya.

“Ketika ada tendensi arah ke sana, itu tidak hanya membahayakan netralitas, tetapi membahayakan bagi kepentingan Presiden. Misalnya, berkaitan dengan pasangan yang secara nyata didukung oleh pemerintah, misalnya paslon Prabowo-Gibran, ini tampaknya ada aroma ke sanalah,” terangnya.