SEMARANG, beritajateng.tv – Beberapa bulan terakhir, terjadi sejumlah pergantian Pj Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. Pada 20 November lalu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, melantik Awaluddin Muuri sebagai Pj Bupati Cilacap menggantikan Yunita Dyah Suminar.
Tak hanya itu, Pj Bupati Brebes yang semula dijabat Urip Sihabudin serta Pj Walikota Salatiga yang awalnya dijabat Sinoeng N Rachmadi pun masuk dalam daftar penggantian. Nana Sudjana resmi melantik Yasip Khasani sebagai Pj Walikota Salatiga dan Iwanuddin Iskandar sebagai Pj Bupati Brebes.
Sebagai informasi, ketiga mantan Pj Bupati/Walikota itu kedapatan menghadiri pertemuan yang PDI Perjuangan gelar di Hotel Padma Semarang pada 15 Agustus 2023 lalu. Alasan pemberhentian ketiga Pj Bupati/Walikota itu pun masih simpang siur. Tak sedikit yang menduga alasan pemberhentian tersebut berkaitan dengan netralitas.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, tak menampik alasan penggantian Pj Bupati/Walikota itu merupakan hal yang sifatnya politis. Kendati demikian, secara normatif, Wahid menyampaikan alasan netralitas tetap menjadi yang utama mengapa terjadi penggantian tersebut.
“Dalam hal normatif, arahan Presiden adalah semua kepala daerah itu harus netral, jangan sampai Pj Bupati/Walikota itu punya tendensi keberpihakan pada salah satu partai,” ujar Wahid, Sabtu, 16 Desember 2023.
Tentang kedekatan Pj Bupati/Walikota dengan PDI Perjuangan
Menurut Wahid, instrumen penguasa dalam hal ini eksekutif, kerap menjadi sandaran partai untuk mendongkrak elektabilitas partai ataupun calon presiden. Dalam konteks ini, lanjut Wahid, kedekatan Pj Bupati/Walikota itu dengan PDI Perjuangan bisa jadi menghambat proses pemenangan paslon lainnya.
“Ketika ada tendensi arah ke sana, itu tidak hanya membahayakan netralitas, tetapi membahayakan bagi kepentingan Presiden. Misalnya, berkaitan dengan pasangan yang secara nyata didukung oleh pemerintah, misalnya paslon Prabowo-Gibran, ini tampaknya ada aroma ke sanalah,” terangnya.
Tentunya, dalam kaca mata Wahid, pergantian Pj Bupati/Walikota itu tak terlepas begitu saja dari hal yang berbau politis. Terlebih, Jawa Tengah masih menjadi kunci dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
“Kita harus melihat ini dalam konteks politik, karena tahun ini tahun politik, tensinya semakin tinggi. Sementara kalau kita melihat peta politik, Jawa Tengah itu memang selama ini dalam hal Pileg maupun Pilpres, itu basisnya PDI Perjuangan,” kata Wahid.
Sementara di waktu yang sama, tutur Wahid, saat ini secara jelas terlihat pecahnya kubu Jokowi dan PDI Perjuangan.
“Kita melihat adanya perbedaan antara Presiden dan PDIP, sementara ceruk pemilih di Jateng itu sangat besar. Itu yang saya kira memengaruhi berbagai dinamika, termasuk salah satunya pemilihan dan pemberhentian Pj Bupati,” tegas Wahid.
BACA JUGA: Keluhkan ASN Jateng Viral, Nana Sudjana Lantik dan Arahkan Pj Bupati Karanganyar Tegakkan Netralitas
Masifnya pergantian Pj Bupati / Walikota di Jateng, keinginan Presiden singkirkan ‘kaki tangan’ Ganjar?
Ketiga tokoh tersebut, baik Sinoeng, Urip Sihabudin, maupun Yunita menempati jabatan strategis saat Ganjar masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Urip Sihabudin menjabat sebagai Sekretaris DPRD Jateng. Sementara Sinoeng kini kembali menjabat Kepala Disporapar Jateng.
Ninit, sapaan akrab Yunita, tak luput menempati jabatan strategi. Sejak tahun 2022, Ninit menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jateng hingga saat ini.
Menanggapi hal ini, Wahid menyebut pilihan Ganjar tak hanya terdukung oleh kinerja, pengalaman, maupun hal-hal normatif lainnya dalam menjadikan ketiga tokoh itu sebagai Pj Bupati/Walikota.
“Di balik itu pasti ada pertimbangan kedekatan dan kepentingan politik. Ada faktor yang bersangkutan untuk mengakomodir kepentingan Pak Ganjar,” ujarnya.
Sehingga saat peta politik Jawa Tengah sudah tak lagi sama, ujar Wahid, bukan hal yang tak memungkinkan untuk Istana dalam melakukan controlling terhadap Pj Bupati/Walikota tersebut.
“Tentu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, pasti menjadi bagian dari Istana untuk melakukan kontrol terhadap itu. Minimal netral sajalah, kalaupun tidak ada keberpihakan, minimal netral,” ujarnya.
Alasannya, netralitas kepala daerah di Jawa Tengah menurut Wahid mampu mengurangi laju penetrasi Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan di Jawa Tengah.
“Ini kan bagian dari program prioritas Pj Nana, salah satunya kan netralitas birokrasi pemerintahan. Itu dalam rangka mengurangi laju penetrasi atau campur tangan eksekutif, khususnya Pj Bupati/Walikota yang dulu Ganjar tunjuk agar tidak terlalu dominan memberikan dukungan kepada Ganjar,” tandasnya.
Pj Gubernur Jateng terkait ASN yang menurut dugaan tidak netral
Sebelumnya, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, mengingatkan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi untuk mengawasi jajaran ASN-nya saat ia mengemban tugas dalam menggantikan Bupati sebelumnya, Rober Christanto.
Dalam pidatonya, Nana menyinggung kasus kepala daerah maupun ASN yang menurut dugaan mengerahkan jajarannya untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu. Kejadian itu pun selalu viral dan bagi Nana mampu mencoreng nama Jawa Tengah.
“Sudah cukup ASN-ASN kita yang kemudian viral di media sosial dan itu tentunya akan menjelekkan serta merusak citra Jawa Tengah,” ujar Nana dalam sambutannya usai melantik Timotius di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat, 15 Desember 2023.
Kepada Timotius, Nana mengingatkan agar Pj Bupati Karanganyar itu mampu mengingatkan jajarannya untuk tetap netral.
“Ingatkan mereka untuk netral, betul-betul netral, ingatkan mereka untuk jangan, apalagi langsung mengikuti politik praktis,” tandas Nana. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
