“Kita akan lihat, kita akan kaji lebih dalam, apakah ada pelanggaran peraturan atau tidak, peraturan pengupahan. Kalau memang ada, ya kita akan tempuh jalur hukum PTUN. Tapi kita masih kaji dulu,” ujarnya.
Frans juga menyinggung adanya daerah kabupaten/kota yang menetapkan nilai alfa 0,9, seperti Kudus dan Demak, yang menurutnya terlalu tinggi. Ia mengklaim di sejumlah daerah terdapat kesepakatan yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam penetapan akhir.
“Ada beberapa daerah sebenarnya sudah ada kesepakatan, tapi kelihatannya itu enggak diperhatikan. Seperti ambil keputusan sendiri,” ungkapnya.
Apindo nilai kondisi dunia usaha belum stabil, khawatir hambat investasi padat karya
Frans menjelaskan, permintaan Apindo agar nilai alfa berada di kisaran 0,7 didasarkan pada kondisi dunia usaha yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
“Kita melihat kondisi dunia usaha saat ini belum baik-baik amat. Perdagangan luar negeri juga begitu, geopolitik juga belum mendukung,” katanya.
Ia menambahkan, faktor global dan domestik turut menjadi pertimbangan, mulai dari dinamika geopolitik internasional hingga nilai tukar. Menurut Frans, Apindo berharap kebijakan pengupahan tetap mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah.
“Belum lagi nanti ada tarif Trump, nilai tukar kita, dan lain sebagainya. Itu semua kita perhitungkan. Kita mau industri ini maju, tetap berjalan, buruh tetap punya pekerjaan dengan peningkatan pendapatan, dan pemerintah dapat pajak,” ucapnya.
BACA JUGA: Bus PO Cahaya Trans Terguling di Exit Tol Krapyak Semarang, 15 Penumpang Tewas
Ia mengingatkan, Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan utama investasi padat karya. Karena itu, kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan daya saing daerah.
“Jawa Tengah ini kan mau mengundang investor sebanyak-banyaknya. Padat karya yang masuk banyak. Jangan sampai mereka kecewa. Upah itu kan menjadi cost,” pungkas Frans. (*)
Editor: Farah Nazila
