SEMARANG, beritajateng.tv – Kondisi Kepala SMKN 1 Sale, Widodo yang Ganjar Pranowo nonaktifkan sepihak kini memprihatinkan.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Zainal Abidin Petir mengunjungi Widodo sembari meninjau kondisi SMKN 1 Sale yang tidak memiliki mushola.
“Saya memang mampir ya sekadar pengin tahu. Orangnya kasihan, pendiam, karena kan sudah dititipkan di kantor cabang dinas yang kantornya di Pati. Orangnya diam saja, wong ga punya jabatan, ga punya apa-apa. Dari kepala sekolah terus kemudian dicopot. Kasihan,” tutur Zainal saat beritajateng.tv hubungi melalui sambungan telepon, Kamis sore, 3 Agustus 2023.
Zainal sangat menyayangkan keputusan Ganjar. Terlebih, Widodo memiliki banyak prestasi yang memajukan SMKN 1 Sale. Bahkan, Widodo memiliki koneksi dengan berbagai mitra yang telah memperbaiki jalan di sekolah tersebut.
“Padahal banyak prestasinya. Jalan jadi bagus itu ternyata dia (Widodo) juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan. Dulu waktu masuk dia jadi kepsek, papan nama SMKN 1 Sale pun gak ada. Padahal itu SMK Negeri lho. Kemudian jalannya itu batu-batuan, sekarang sudah cukup bagus akses jalannya daripada dulu,” bebernya.
Kepala SMKN 1 Sale buat banyak perubahan di sekolah
Menurutnya, kehadiran Widodo sebagai kepsek membuat banyak perubahan di SMKN 1 Sale. Terutama pembangunan sarana prasarana yang selalu pihaknya upayakan. Tak terkecuali kesepakatan pembangunan mushola bersama dengan komite dan orang tua siswa SMKN 1 Sale. Tidak banyak yang mengetahui tanah yang akan dibangun mushola itu ternyata uang dari komite dan orang tua siswa.
“Orang tua mendukung, jadi kepsek sudah sepakat. Kemudian pihak sekolah mendata, yang miskin sekitar 80-an lebih gausah membayar (infak). Mushola itu berdiri di atas tanah komite, hasil dari sumbangan orang tua. Jadi bukan tanahnya pemerintah itu awalnya. Itu sumbangan komite yang dikumpulkan dari sumbangan orang tua. Sudah mulai dari 2018 sampai dengan 2020. Komite sekolah itu bisa menyumbang Rp 975 juta, hampir Rp 1 M kemudian dibelikan tanah,” papar Zainal.
Bagi Zainal, cara sekolah mengumpulkan uang untuk pembangunan sarana prasarana yang tidak layak itu sudah benar. Mekanisme yang pihak sekolah lalui pun telah mengacu peraturan yang berlaku.
