SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara pasca operasi tangkap tangan (OTT) menyeret Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, pada Jumat, 13 Maret 2026 lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Syamsul bersama dengan Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono, sebagai tersangka pada Sabtu, 14 Maret 2026. Tak cuma itu, KPK turut menyita uang Rp610 juta saat OTT.
Adapun uang tersebut disimpan di rumah Asisten II Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma. KPK menyebut uang itu dikumpulkan dari perangkat daerah di Kabupaten Cilacap untuk tunjangan hari raya (THR).
BACA JUGA: Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka, KPK Bongkar Praktik Setoran THR untuk Forkopimda
Menanggapi hal itu, Luthfi menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
“Terkait dengan [OTT Bupati] Cilacap, kita harus menghormati apa yang telah penyidik KPK lakukan. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan, manakala itu bukti yang cukup ya sudah dilakukan upaya paksa dan kita menghargai itu,” ujar Luthfi saat beritajateng.tv jumpai di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu, 14 Maret 2026 malam.
OTT Bupati Cilacap Tambah Daftar Panjang Kepala Daerah di Jateng yang Tertangkap KPK
Luthfi menuturkan, OTT tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat publik agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Terlebih, OTT terhadap Syamsul menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang rwetangkap KPK, setelah sebelumnya Bupati Pati, Sudewo, dan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita pejabat publik, khususnya bupati, walikota, di gubernur dengan dinas semuanya agar betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Ini sudah saya ulang-ulang saya tekankan,” kata Luthfi.
Menurutnya, integritas tidak cukup hanya disampaikan melalui ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Luthfi menjelaskan bentuk integritas tersebut antara lain dengan tidak melanggar hukum serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan.
BACA JUGA: Kini Terjaring OTT KPK, Ini Harta Kekayaan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
“Jadi integritas ini tidak hanya di mulut tapi harus wujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya apa? untuk tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan wewenang, itu penting,” ujarnya.
Integritas, kata Luthfi, penting agar birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bersih dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menekankan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen seluruh pejabat daerah hingga aparatur sipil negara di kalangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
“Sehingga apa? Birokrasi kita menjadi birokrasi yang bersih dan bagus. Jadi clear and good government itu harus menjadi napas seluruh para bupati walikota termasuk di dalamnya ASN di provinsi juga sama,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
