SEMARANG, beritajateng.tv – Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Kota Semarang dikejutkan dengan meninggalnya salah satu sopir Trans Semarang. Ia tewas mendadak di Terminal Mangkang, usai menarik penumpang.
Menanggapi hal tersebut, pakar transportasi publik Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai, meninggalnya sopir Trans Semarang menjadi peringatan bagi sistem transportasi publik di Kota Semarang.
Menurutnya, hal tersebut adalah bukti bahwa sistem yang ada sejauh ini belum menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan sopir.
“Seharusnya jangan sampai kelelahan, jam kerja diperhatikan. Sediakan tempat istirahat yang layak di Mangkang, sopir-sopir bisa istirahat jangan panas-panasan,” katanya saat beritajateng.tv temui, Kamis, 10 Oktober 2024.
BACA JUGA: KPU Diminta Masukkan Isu Transportasi Publik dalam Debat Pilgub Jateng dan Pilwakot Semarang
Djoko menuturkan, peristiwa meninggalnya sopir Trans Semarang semestinya dapat menjadi awal bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib para sopir. Selain masalah kesehatan, kata Djoko, salah satu hal yang harus pemerintah perhatikan adalah kesejahteraan ekonomi sopir.
Tak hanya Trans Semarang, namun juga transportasi publik lain seperti Trans Jateng dan Batik Solo Trans (BST).
“Yang jelas kesejahteraan penting, standarnya [gaji sopir Trans] UMR (Upah Minimum Regional) untuk kendaraan yang paling kecil. Tergantung ukuran kendaraannya,” sambung Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu.
Gaji sopir transportasi publik bisa mencapai 2 Kali UMR
Lebih lanjut, Djoko menekankan, pemerintah semestinya dapat menerapkan standarisasi dalam sistem penggajian sopir bus. Misalnya, sopir kendaraan ukuran kecil bergaji setara UMR, kendaraan sedang 1,5 kali lipat dari UMR, kendaraan besar 2 kali lipat dari UMR, dan seterusnya.
Hal itu, kata dia, demi membuat para sopir nyaman dalam bertugas dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.
“Memang harus ada standar. Pengemudi itu ujung tombak, dia harus nyaman,” tegasnya.
Sementara itu, Djoko turut menyinggung soal kapasitas pemerintah dalam perbaikan sistem transportasi publik. Ia menantang agar para calon pemimpin, baik gubernur maupun walikota, hingga presiden, untuk lebih memperhatikan transportasi publik dalam visi-misinya.
BACA JUGA: Kota Semarang Bakal Miliki Transportasi Umum ART, Pakai Skema Pembiayaan KPBU
Sebab, menurutnya, transportasi publik berkaitan erat dengan keberlanjutan nasib masyarakat kedepan.
“Prabowo berjanji, kita tagih, Gibran berjanji kita tagih, karena tidak bisa kita bicara 2045 Indonesia emas tapi transportasinya tidak bagus, jangan harap kita mencapai itu,” pungkas Djoko. (*)
Editor: Farah Nazila
