SEMARANG, beritajateng.tv – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Blora menyatakan tak suka dengan kehadiran organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di wilayahnya.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji, belum lama ini. Munaji mengklaim, masyarakat Blora, khususnya yang tergabung dalam Pemuda Pancasila, tak suka jika GRIB hadir dan aktif di wilayahnya.
Lalu, bagaimana regulasi soal pendirian maupun pelarangan ormas menurut Kesbangpol?
Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haeruddin, menyebut GRIB telah melakukan pendaftaran secara resmi. Hal itu Haeruddin ungkap saat beritajateng.tv hubungi Rabu, 15 Januari 2025 malam.
Haeruddin pun menyebut GRIB sudah memenuhi syarat sebagai ormas di Blora. Oleh sebab itu, penolakan kehadiran GRIB tak boleh dilakukan secara sepihak.
“Saya konfirmasi dengan Kesbangpol Blora, GRIB sendiri sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat sebagai ormas di Blora. Kalau misal ada penolakan, itu mestinya melalui mekanisme yang di sampaikan kepada Kesbangpol,” tegas Haeruddin.
BACA JUGA: Meski Pimpinan Ormas di Blora Buat Kesepakatan Damai, Proses Hukum Tetap Berlanjut
Setelah permintaan pembubaran atau penolakan ormas itu diterima Kesbangpol Jawa Tengah, kata Haeruddin, Kesbangpol kabupaten/kota, dalam hal ini Blora, akan melakukan kajian lanjutan .
“Lalu kemudian Kebangpol Blora itu melakukan kajian, apa yang menjadi alasan substansial terkait pembubaran, penolakan, atau pembekuan sebuah ormas,” sambung dia.
Sehingga, Haeruddin menegaskan penolakan maupun pembubaran suatu ormas memerlukan proses panjang.
“Jadi ya melalui proses panjang. Tidak boleh serta-merta ada permintaan, lalu kemudian di lakukan pembubaran atau penolakan, jadi harus melalui proses kajian,” tegas dia.
Haeruddin akui Kesbangpol sudah beri pembinaan, namun energi anak muda terlalu besar
Lebih lanjut, Haeruddin mengklaim pihaknya selalu mengawasi dan membina seluruh ormas di Jawa Tengah. Namun, Haeruddin menyebut konflik antar ormas ini tak bisa terelakkan. Salah satu alasannya ialah sifat anggota yang menurutnya reaktif.
“Kan itu anggotanya anak-anak muda, kalau ada kesalah pahaman sedikit saja sering menimbulkan reaksi emosional. Nah, maka memang pembinaan terus saja kita lakukan denngan bersama-sama aparat penegak hukum, polisi, TNI/Polri,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, konflik antar ormas itu tercipta lantaran anak-anak muda yang ia sebut kelebihan energi.
“Merekini kan termasuk pemuda-pemuda yang mungkin kelebihan energi atau gimana ya, energinya itu berlebih jadi memang harus banyak mendapatkan kegiatan-kegiatan,” pungkas dia.
Pemuda Pancasila Blora beberkan alasan tolak GRIB
Sebelumnya, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Munaji mengatakan pihaknya tidak suka adanya GRIB di Kabupaten Blora.
“Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita,” ujar Munaji, pada Senin, 13 Januari 2025.
Ormas Pemuda Pancasila membawa sekitar 70 anggota. Mereka menggeruduk kantor GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.
BACA JUGA: Pasca Bentrok Pemuda Pancasila dan GRIB, Bupati Blora Gelar Konferensi Pers dan Damaikan Ormas
Munaji menilai, keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia mengatakan bahwa banyak anggota GRIB Jaya meresahkan masyarakat.
“Kalau mau kepengin jadi organisasi di Blora, ijin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timor Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri,” ujarnya.
Munaji menegaskan, ia menolak adanya GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila. (*)
Editor: Farah Nazila
