Ia mencontohkan pengalamannya saat menjumpai sebuah keluarga di Kota Medan yang sekilas tampak hanya memiliki usaha kecil seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya. Namun kondisi ekonomi keluarga tersebut justru menarik perhatian petugas sensus.
“Jadi kami punya pengalaman ya, bapak ibunya punya usaha kecil bikin keranjang buah, satunya punya usaha warung lontong Medan, waktu itu di Medan. Tapi kok bisa rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah,” tutur Sonny.
Setelah 𝖽itelusuri lebih jauh, tutur Sonny, sumber pendapatan utama keluarga tersebut ternyata bukan berasal dari usaha yang terlihat di depan rumah. Penghasilan terbesar justru datang dari aktivitas ekonomi 𝖽igital yang 𝖽ijalankan anak-anak mereka melalui media sosial.
“Ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar,” imbuh Sonny.
Sonny menuturkan, fenomena serupa kini semakin banyak 𝖽itemukan di berbagai daerah. Sebab itu, BPS perlu mendata aktivitas ekonomi 𝖽igital agar mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
“Jadi seperti ini akan terdata karena sekarang sudah berubah perilaku ekonomi ya. Perilaku ekonomi juga mengarah ke perilaku digital sekarang,” katanya.
Jateng Jadi Rumah bagi 15 Persen Pelaku Usaha Indonesia
Dalam kesempatan itu, Sonny menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting bagi Jawa Tengah lantaran provinsi ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional.
Berdasarkan keterangannya, jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah termasuk yang terbesar di Indonesia. Bahkan, kata Sonny, sekitar seperempat pelaku usaha di Pulau Jawa berada di Jawa Tengah.
“Jawa Tengah itu salah satu provinsi dengan jumlah unit usaha paling besar di Indonesia. 25 persen pelaku usaha di Jawa itu adanya di Jawa Tengah,” kata Sonny.
Sementara jika 𝖽ihitung secara nasional, sekitar 15 persen pelaku usaha Indonesia berada di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng
