SEMARANG, beritajateng.tv – Program kerja Gubernur-Wakil Gubernur 2025-2030 terpilih, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Luthfi-Yasin) yang kerap mencatut nama Prabowo-Gibran saat kampanye sempat menuai kritik soal desentralisasi.
Sebagai informasi, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke daerah.
Sebelumnya, tak sedikit pihak yang menilai keselarasan antara provinsi dan pusat yang sering di elu-elukan oleh Luthfi-Yasin mengaburkan konsep desentralisasi itu sendiri.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, angkat bicara. Saat disinggung soal desentralisasi yang terganggu, Wahid tak sepakat.
Ia menilai, keselarasan antara pemerintah pusat dan provinsi, khususnya Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Luthfi-Yasin mendatang, akan menguntungkan. Sebagai alasannya, ia menyinggung keterbatasan APBD yang Jawa Tengah miliki.
“Justru malah menguntungkan, kenapa? Karena pada saat Jateng punya keterbatasan APBD di banding Jatim dan Jabar. Sementara jumlah wilayahnya luas, penduduk miskin banyak, permasalahan infrastruktur perlu akselerasi. Nah ini yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat,” jelas Wahid.
BACA JUGA: Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub, Tim Hukum Luthfi-Yasin: Sekarang Jateng Kandang Milik Rakyat
Ia pun menilai KIM Plus sebagai partai politik (parpol) pengusung Luthfi-Yasin, yang linier dengan parpol di pemerintah pusat, sebagai nilai plus.
Bahkan, pihaknya meyakini banyak program kementerian yang akan berdampak ke Jawa Tengah.
“Program yang ada di kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementrian Perikanan, dan sebagainya, itu bisa Jawa Tengah mendapatkan prioritas atau mendapatkan perhatian yang lebih untuk kementerian itu melaksanakan programnya di Jateng,” jelas dia.
Meski tak lagi pemenang eksekutif, Wahid sebut Luthfi-Yasin mesti jalin hubungan harmonis dengan PDIP, ini alasannya
Perihal PDIP yang tak lagi menduduki kursi eksekutif sejak Pilkada langsung berlangsung di Jawa Tengah, Wahid menyebut hal itu sebagai perubahan rezim.
“Ini kan perubahan rezim ya, kenapa disebut rezim? Karena sudah lama berkuasa, mulai dari Pilgub yang pertama belum langsung, masih dipilih DPRD, sampai kemarin Pilgub langsung pertama kali tahun 2008, 2013, 2018, itu senantiasa dimenangkan PDIP,” beber Wahid.
Wahid berharap pergantian rezim yang ia sebut itu akan membawa perubahan besar.
“Karena dengan berubahnya struktur di eksekutif, dalam arti Gubernur dan Wakil Gubernur, ada perubahan kebijakan. Ini yang nanti salah satu kuncinya adalah bagaimana kemudian Pak Luthfi dan Gus Yasin bisa merangkul, kolaborasi, kerja sama dengan berbagai elemen, baik birokrasi yang memang jadi mesin pembangunan, parpol pengusung, termasuk dengan PDIP Jateng,” terangnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan PDIP masih harus tetap terjalin. Bagaimana pun, kata Wahid, PDIP tetap menjadi parpol pemenang Pileg di Jawa Tengah.
Ia pun menyoroti hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang masih terjalin dengan baik.
“Sehingga masih penting kolaborasi dengan PDIP, saya kira juga dinamika di pusat akan turut banyak memengaruhi. Kalau hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo baik, mungkin akan harmonis di tingkat Jateng. Apalagi saya melihat anggota dewan dari PDIP adalah figur yang memang njawani, tentu keinginan untuk bergotong royong ada,” pungkas Wahid. (*)
Editor: Farah Nazila
