SEMARANG, beritajateng.tv – Satu tahun kepemimpinan Ahmad Luthfi-Gus Yasin di Jawa Tengah, narasi “Jateng Tak Punya Gubernur” masih meramaikan media sosial.
Narasi tersebut kerap muncul saat bencana melanda Jawa Tengah, mulanya saat banjir rob merendam Sayung, Demak, pada Mei 2025 lalu. Saat menanggapi penanganan banjir rob Sayung, Luthfi menyebut hal itu merupakan wewenang BBWS alias nasional. Tak berselang lama, warganet pun geram dengan pernyataan tersebut sehingga muncul narasi “Jateng Tak Punya Gubernur”.
Pada awal tahun 2026, narasi tersebut kembali muncul saat banjir merendam Pekalongan, Batang, dan jalur Pantura yang dilewati rel kereta api. Terlebih, saat itu, Luthfi tengah menunaikan ibadah umrah. Selain narasi “Jateng Tak Punya Gubernur”, Luthfi juga kerap disandingkan dengan sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM.
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), buka suara. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kinerja Ahmad Luthfi, melainkan pada tata kelola komunikasi publiknya.
BACA JUGA: Beredar Narasi Ahmad Luthfi Akan Razia Warga Tak Bayar Pajak Kendaraan, Pemprov Jateng: Itu Hoaks
Menurutnya, persepsi publik sangat ditentukan oleh cara seorang pemimpin membingkai dan menyampaikan capaian kerjanya, tak terkecuali pada Ahmad Luthfi.
“Saya lihat ada tata kelola berkomunikasi kepada publik yang buat saya itu kurang mumpun. Problemnya adalah apa yang dilakukan, apa yang dicapai oleh seorang gubernur. Nah, sedangkan persepsi itu sangat dibangun oleh keadaan dalam cara berkomunikasi,” ujar NHS saat beritajateng.tv hubungi via panggilan WhatsApp, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia membandingkan gaya komunikasi Luthfi dengan kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, maupun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“KDM atau Bu Khofifah itu kan jauh lebih bagus buat saya itu cara berkomunikasi kepada publik. Sekali lagi, apa pun prestasi yang sangat bagus dari gubernur juga tidak akan masyarakat lihat jika kemudian tidak rajin menyampaikan secara intensif,” jelasnya.
Problem Framing Ahmad Luthfi
Menurut NHS, problem framing membuat capaian positif tidak sampai ke publik jika tidak mengkomunikasikannya secara konsisten.
“Yang bagus-bagus juga perlu sampaikan. Masalahnya adalah meninggikan frekuensi terhadap publik itu. Kemudian secara intensif menempatkan pada isu-isu tertentu yang baik untuk disampaikan kepada publik itu harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menyarankan Luthfi-Yasin lebih aktif berbicara langsung kepada publik, tidak hanya mengandalkan humas atau dinas komunikasi.
BACA JUGA: Akui Banyak Jalan Berlubang di Jateng, Ahmad Luthfi: Tolong Sebelum Lebaran Harus Clear
“Pak Gubernur bolehlah melakukan cafe morning sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tidak harus seperti KDM yang anytime, anywhere memproduksi informasi. Tapi melakukan apa, itu harus laporkan kepada publik,” katanya.
NHS turut mengingatkan agar fungsi humas tidak sebatas administratif. Ia menilai persoalan komunikasi yang tidak terkelola dengan memadai membuat publik hanya mengetahui apa yang beredar di media sosial.
“Humas kita juga harus kreatif. Jangan humas cuma gunting kliping saja. Bahkan kalau informasi disampaikan oleh orang pertama, oleh orang nomor satu, seperti Pak Luthfi secara pribadi bersama Gus Yasin, saya kira bobot apresiasi publik itu akan berbeda. Publik kan tahunya apa yang diinformasikan. Apalagi sekarang tren sosial media tidak terlepas dari soal-soal semacam itu,” tambahnya.
Sorotan Pajak dan Sentimen Negatif Terhadap Ahmad Luthfi Perlu Koreksi Lewat Dialog Terbuka
NHS menilai framing negatif terhadap Ahmad Luthfi kembali menguat dalam isu kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akibat kebijakan opsen.
“Ada sorotan terhadap Pak Gubernur beberapa waktu terakhir ini terkait soal pajak. Ini yang kemudian memantik sentimen negatif yang cukup dan harus menjadi koreksi buat beliau,” ujarnya.
“Pemimpin memang enggak ada yang sempurna. Kadang-kadang salah ucap. Saya rasa harus perbaiki itu. Komunikasi kepada publik juga perlu tata ulang,” imbuh NHS.
BACA JUGA: Janji Bawa Limbah Minyak Dubai ke Jateng, Ahmad Luthfi: Saya Umrah Pun Masih Mikir Investasi
Kata NHS, baik bagi Luthfi untuk mengagendakan pertemuan informal dengan media massa dan masyarakat, seperti model cafe morning yang pernah gubernur Jawa Tengah sebelumnya lakukan. Terlebih, menurutnya, kondisi publik saat ini memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebijakan pemerintah.
“Bikin kegiatan yang tidak basa-basi, tidak formal, mengundang wartawan, tokoh masyarakat. Wartawan bebas mengkonfirmasi. Itu sangat produktif untuk mengurangi tensi. Seorang gubernur memang harus sensitif karena kondisi masyarakat kita hari ini sedang memiliki sensi yang cukup tinggi berkaitan dengan beberapa hal yang membuat mereka kecewa,” ujarnya.
“Tidak perlu risau untuk berhadapan dengan masyarakatnya. Justru perlu didukung, tapi perlu disampaikan langsung dari orang pertama di tingkat Jawa Tengah,” imbuh NHS.
NHS Menilai Sejumlah Program Ahmad Luthfi Berjalan Baik, dari Desalinasi hingga Penanganan Inflasi
Meski mengkritik aspek komunikasi, NHS menilai pemerintahan Luthfi-Yasin tetap menorehkan sejumlah kemajuan dalam satu tahun terakhir.
Salah satu yang menonjol, tutur dia, adalah program desalinasi air bekerja sama dengan Undip untuk wilayah pesisir dan masyarakat miskin.
“Itu agak berbeda dengan periode sebelumnya. Secara konkret mampu mengatasi pada level yang sangat praktis untuk menyelesaikan masalah sanitasi yang dulu tidak banyak tersentuh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program dokter spesialis keliling (Spelling) yang dinilai membantu masyarakat yang tidak memiliki akses kesehatan lanjutan.
“Itu cukup membantu mereka yang tidak punya akses kesehatan lanjut, terutama yang perlu dokter spesialis. Jadi seperti dokter menjemput,” katanya.
Selain itu, NHS mencatat pengembalian status internasional Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai capaian yang patut jadi perhitungan dalam satu tahun pemerintahan.
“Itu lumayan sebagai bagian dalam setahun pemerintahan Luthfi–Yasin,” ujarnya.
Program beasiswa santri ke dalam dan luar negeri juga ia sebut sebagai langkah positif, yang menurutnya terinspirasi dari kebijakan di Jawa Timur. NHS menilai, isu kemiskinan dan pengangguran yang menurut pengamatannya menunjukkan tren penurunan, meski ia mengakui tidak memegang data rinci.
“Ada beasiswa santri, itu sudah mulai. Itu baik. Kemudian saya memang tidak memperoleh data, tapi yang sepertinya soal kemiskinan dan pengangguran itu makin berkurang,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pengendalian inflasi Jawa Tengah menunjukkan performa baik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Meski demikian, NHS kembali menekankan bahwa capaian tersebut tidak akan mendapat apresiasi maksimal jika tidak mengkomunikasikannya secara efektif kepada publik.
“Pengendalian inflasi Jawa Tengah mengalami performa yang baik, bahkan masuk kategori terbaik secara nasional. Apa pun pencapaiannya itu harus sebarluaskan. Problemnya ada pada komunikasi yang tidak terbangun secara memadai,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
