Situasi serupa tak asing di Indonesia. Meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan parpol mengajukan minimal 30 persen bakal calon legislatif (bacaleg) perempuan, jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih jauh di bawah angka tersebut.
Pengamat Undip menilai keterwakilan perempuan dalam politik tak lepas dari privilese
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Puji Astuti, menilai masalah keterwakilan perempuan di Indonesia juga dipengaruhi oleh privilese politik kekerabatan.
“Hampir semua perempuan yang masuk di Pilkada, baik itu cabup atau cawabup pasti dapat karpet merah dari orang tua, suami, atau saudara laki-laki yang punya pengaruh dalam politik,” kata Puji saat beritajateng.tv temui di kantornya, belum lama ini.
Puji mencontohkan Estianah, Bupati Demak yang kembali maju di Pilbup 2024, yang menurutnya bisa meniti karier politik berkat pengaruh ayahnya.
“Sedikit sekali yang memang tidak punya latar belakang seperti itu. Memang ada politik kekerabatan,” tambahnya.
Tak hanya dalam perhelatan Pilkada 2024, minimya partisipasi perempuan dalam politik juga Puji soroti dalam Pileg 2024 lalu.
Meskipun, kata dia, syarat 30 persen pencalonan untuk perempuan sudah berlangsung berkali-kali dalam Pileg, namun tetap saja kursi legislatif untuk perempuan yang terpilih masih kurang dari 30 persen.
Menurutnya, biaya politik yang mahal untuk maju sebagai anggota legislatif menjadi salah satu alasan mengapa perempuan sulit untuk mendapatkan kursi.
“30 persen itu jauh sekali, masih sulit, karena apa? Mahal. Kemarin paling kecil butuh Rp5 Miliar untuk di pusat [DPR RI]. Kalau sebagai calon, partisipasi perempuan memang sudah 37,7 persen, tapi terpilihnya baru sekitar 22,24 persen atau 129 dari 580. Itu masih jauh, padahal kita sudah lima kali Pemilu,” tutur Puji.
Legislator Jateng sebut keterlibatan perempuan dalam politik bawa perspektif baru dalam kebijakan politik
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga merupakan politisi perempuan, Kadarwati, mengingatkan agar partai politik tidak hanya menaruh perempuan di “nomor sepatu” atau nomor terakhir dalam surat suara.
