SEMARANG, beritajateng.tv – Program Sekolah Rakyat di Kota Semarang masih menghadapi tantangan sosial di lapangan. Sebanyak tujuh siswa jenjang SMA tercatat mengundurkan diri dari program tersebut.
Namun, pengunduran diri itu bukan karena kualitas pendidikan, melainkan faktor ekonomi keluarga dan minimnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat justru untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, baik melalui peningkatan kualitas pendidikan anak maupun pemberdayaan orang tua.
“Anak-anak ini sebenarnya ingin sekolah. Bukan karena Sekolah Rakyatnya tidak baik. Kendalanya ada pada orang tua yang belum sadar bahwa anaknya sedang di-upgrade martabat dan masa depannya,” ujar Endang, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menjelaskan, sebagian orang tua meminta anaknya berhenti sekolah dan bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut sebelumnya diminta untuk mengemis sebagai sumber penghasilan keluarga.
“Orang tuanya ingin anaknya bekerja. Mohon maaf, ada yang pekerjaannya itu meminta-minta. Itu yang selama ini menjadi penguat ekonomi keluarga mereka,” kata Endang.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengubah pola pikir masyarakat. Negara, kata Endang, hadir tidak hanya untuk menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua agar keluarga tetap memiliki sumber penghasilan.
Dinas Sosial Kota Semarang telah berupaya memberikan pendampingan dan pemahaman kepada para orang tua agar mengizinkan anaknya tetap bersekolah. Di sisi lain, pemerintah juga menawarkan bantuan sesuai minat dan keterampilan orang tua.
BACA JUGA: Sekolah Rakyat Jateng Dipercepat: 14 Lokasi Aktif, Pusat Siapkan 11 Sekolah Permanen
“Kami tanyakan minat orang tuanya apa. Kalau mau pijat, kami latih memijat supaya bisa menghasilkan uang. Jadi bukan hanya anaknya yang ditingkatkan, tapi orang tuanya juga kami berdayakan,” jelasnya.
Namun demikian, Endang mengakui pemerintah tidak dapat memaksa apabila orang tua tetap menolak. Jika siswa memilih keluar, Dinsos akan menggantinya dengan calon peserta lain yang sesuai kuota dan kriteria dari Kementerian Sosial.
“Saat ini kuota Sekolah Rakyat di Kota Semarang masing-masing 50 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa SMA. Yang mengundurkan diri kemarin ada tujuh orang dan semuanya dari jenjang SMA,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat Kota Semarang sendiri baru membuka jenjang SD dan SMA. Untuk mendukung pembelajaran dan pembinaan karakter, tenaga pendidik dan pendamping terus dperkuat.
“Jumlah guru pengajar ada 19 orang, tenaga kependidikan empat orang, serta empat wali asuh yang terdiri dari dua wali asuh asrama dan dua wali asuh murid,” kata Endang.
Tujuh siswa yang mengundurkan diri berasal dari berbagai wilayah di Kota Semarang, di antaranya Pedurungan dan Semarang Utara. Alasan utamanya hampir seragam, yakni tekanan ekonomi keluarga dan keberatan orang tua melepas anaknya tinggal di asrama.
“Kalau anak keluar masuk, kami juga kesulitan membentuk karakter. Padahal sejak awal sudah ada penjelasan dan kesepakatan dengan orang tua,” ujarnya.
Endang menambahkan, peserta Sekolah Rakyat wajib berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat termiskin. Oleh karena itu, setiap pergantian siswa harus melalui proses verifikasi ketat dan persetujuan kementerian.
“Penggantinya harus benar-benar desil 1 atau desil 2. Datanya kami ajukan, di verifikasi, dan harus mendapat persetujuan kementerian. Tidak boleh lebih dari desil 2,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
