BLORA, beritajateng.tv – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberi ultimatum kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menyerap bahan pangan dari desa. SPPG yang tetap bergantung pada distributor besar terancam ditutup.
Hal itu Zulkifli Hasan atau Zulhas sampaikan saat meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurut Zulhas, seluruh kebutuhan bahan baku Program MBG harus diprioritaskan berasal dari koperasi desa, BUMDes, koperasi nelayan, maupun pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” tegas Zulhas.
Ia menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Karena itu, jika suatu desa memiliki komoditas seperti ikan lele, telur, ayam, sayuran, buah-buahan, hingga beras. Maka seluruh kebutuhan tersebut harus terpenuhi dari hasil produksi desa setempat.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.
BACA JUGA: Soroti Kasus HIV hingga Bonus Demografi, Rizky dan Salsabila Terpilih Jadi Duta GenRe Blora 2026
Zulhas juga mengingatkan pemerintah tidak akan mentoleransi pengelola SPPG yang mengabaikan potensi ekonomi lokal.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD Kabupaten Blora.
