SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan kelompok difabel di wilayahnya mendapat kesempatan kerja setara dengan masyarakat umum.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) menargetkan minimal dua persen kuota tenaga kerja difabel, masing-masing satu persen di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satu persen di perusahaan swasta.
“Dua persen [kuota kerja untuk difabel], satu persen BUMD, satu persen di perusahaan lain bagi kelompok difabel siap pakai di wilayah kita,” ujar Luthfi usai menghadiri acara Makan Soto Bareng Kelompok Difabel di Soto Ayam Dargo Pak Wito Kariadi, Kota Semarang, Selasa, 28 Oktober 2025.
BACA JUGA: Cerita Difabel di Kota Semarang Keluhkan Akses Publik Tak Ramah Disabilitas: Pernah Ngalah Saat Pakai Lift Mal
Ia menegaskan, ketentuan itu bukan rencana baru, melainkan sudah berjalan sebagai implementasi peraturan pemerintah tentang penempatan tenaga kerja difabel.
“Sudah dilaksanakan, karena itu peraturan pemerintah yang harus kita jalankan,” katanya.
Dinas Sosial sudah anggarkan program untuk difabel, Luthfi akui ketersediaan guru masih jadi PR Pemprov Jawa Tengah
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menegaskan komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk menjamin kebutuhan kelompok difabel di seluruh kabupaten dan kota.
Ia menyebut Dinas Sosial telah menyiapkan alokasi anggaran kegiatan khusus bagi komunitas difabel, termasuk sarana pendidikan yang ramah dan inklusif.
“Seluruh kabupaten/kota sudah kita anggarkan untuk kegiatan mereka bersama. Jadi enggak usah khawatir terkait dengan kebutuhan mereka, Dinas Sosial sudah menganggarkan kegiatan,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, program tersebut juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Anggaran bersumber dari provinsi, tetapi pelaksanaannya dilakukan di daerah masing-masing agar lebih dekat dengan penerima manfaat.
“Silakan ke bupati walikotanya. Itu semuanya dari provinsi untuk anak-anak ini,” sambungnya.
Menurutnya, Pemprov Jawa Tengah juga telah mendirikan sejumlah sekolah bagi pelajar difabel, dengan data yang terus ada pembaruan. Namun, ia mengakui ketersediaan tenaga pengajar khusus masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi.
“Kekurangannya adalah guru kemarin. Dan ini semua akan kita perbaiki karena rata-rata guru-gurunya harus sabar, bisa, dan profesional,” jelasnya.
BACA JUGA: Ada 70 Ribu Difabel di Jateng, Dinas Sosial Buka Peluang Kerja Lewat Pelatihan Pijat hingga Industri Alas Kaki
Lebih jauh, Luthfi menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelompok difabel mendapatkan hak yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial.
“Saya adalah bapaknya difabel Jawa Tengah. Karena saya tiap hari dengan anak saya, jadi difabel pun bukan orang lain bagi saya,” katanya.
Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Jawa Tengah juga tengah memperluas program Kecamatan Berdaya, inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah yang mencakup kelompok difabel, perempuan, lansia, hingga pemuda tani milenial.
“Di dalamnya ada kelompok difabel, mereka dapat pelatihan di kecamatan. Ada juga kelompok perempuan berdaya dan petani milenial di desa-desa,” terangnya.
Melalui program tersebut, kata Luthfi, kelompok difabel didorong untuk memiliki keterampilan dan daya saing ekonomi, termasuk melalui pelatihan dan dukungan usaha kecil.
“Pemerintah wajib hadir untuk memberikan jaminan terkait dengan pekerjaan mereka, keterampilan mereka, kemudian UMKM mereka, sehingga mereka punya daya guna bagi diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
