Pemkab Semarang nantinya menerima fasilitas tersebut dalam kondisi sudah terbangun. Karena itu, Ngesti meminta DPU, lurah, serta ketua RW ikut mengawasi proses pembangunan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan mutu dan kualitas bangunan sesuai ketentuan.
“Termasuk nanti sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah juga agar ada jaminan bangunan fisiknya betul-betul sesuai dengan spek yang sudah ditentukan,” tambah Bupati Semarang.
BACA JUGA: Soal Perubahan Desil, Bupati Tegaskan Pemkab Semarang Sedang Penataan dan Validasi Ulang
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Moh Fajri Nukman menjelaskan proyek tersebut terbagi menjadi tiga paket pekerjaan. Rincian paket pembangunan aset pengganti tersebut sebagai berikut:
1. Paket A
Mencakup pembangunan Kantor Kelurahan Bawen, gedung serbaguna Kelurahan Bawen, serta RTH. Nilai kontraknya mencapai Rp23,7 miliar.
2. Paket B
Mencakup pembangunan TK Tunas Bakti 1, gedung SDN Bawen 1, dan Balai RW Bawen. Total nilai kontraknya mencapai Rp15,9 miliar.
3. Paket C
Mencakup pekerjaan teknis pembangunan pengganti aset Pemkab Semarang untuk Paket A dan Paket B. Nilai kontraknya mencapai Rp576 juta.
Dengan demikian, total nilai pekerjaan pembangunan aset pengganti tersebut mencapai Rp40,2 miliar. “Waktu pekerjaan ini dilaksanakan dalam waktu delapan bulan, dimulai 30 Juni 2026 dan diperkirakan selesai pada 26 Februari 2027 mendatang,” jelas Fajri didampingi Direktur Teknik Jasamarga Jogja Bawen, Radyo Wijoyo Danubroto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
