SEMARANG, beritajateng.tv – Tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah mencapai Rp2,4 triliun. Di sisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan baru mencapai 54 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengatakan angka tunggakan tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK dan tercatat dalam in audit tahun 2025 untuk pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Yang tadi [tunggakan PKB] Rp2,4 triliun itu adalah in audit tahun 2025. Jadi hasil pemeriksaan BPK in audit-nya adalah tunggakan kita Rp2,4 triliun, itu untuk pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi,” kata Masrofi dalam konferensi pers di Kantor Bapenda Jateng, Jumat, 18 September 2026.
Masrofi menyebut tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah saat ini berada di angka 54 persen.
BACA JUGA: Mulai 21 September 2026, Pemprov Jateng Bebaskan Denda PKB dan Pajak Progresif hingga Akhir Tahun
Angka tersebut masih berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tingkat kepatuhannya sekitar 67-68 persen. Meski demikian, berdasarkan hasil survei Jasa Raharja Pusat, Jawa Tengah menempati peringkat kedua yang paling patuh bayar pajak.
“Kita menempati ranking dua berdasarkan hasil survei dari Jasa Raharja Pusat. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain di bawah Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah kita masih di ranking dua yaitu 54 persen,” imbuh Masrofi
Masrofi tak menampik bahwa angka kepatuhan 54 persen menunjukkan masih banyak masyarakat Jawa Tengah yang belum membayar pajak kendaraan.
“Tapi 54 persen ini kan berarti hampir separuhnya sendiri yang tidak membayar pajak,” tuturnya.
Ada 17 Juta Kendaraan di Jateng, Hanya 11 Juta yang Aktif Membayar Pajak
Masrofi mengatakan, terdapat sekitar 17 juta kendaraan yang beredar di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, kata dia, sekitar 11 juta kendaraan aktif membayar pajak kendaraan bermotor.
