Beberapa di antaranya, kata dia, pekerja di pabrik plastik harus menjalani sistem kerja bergilir akibat minimnya produksi. Kondisi ini belum sampai pada PHK, namun sudah berdampak pada aktivitas kerja.
“Kawan-kawan di industri plastik seperti sudah mengalami efisiensi. Ada yang diliburkan dengan sistem rolling, satu minggu kerja satu minggu libur karena tidak ada pekerjaan. Tapi ini belum PHK, masih efisiensi,” ungkapnya.
Ia menyebut, sekitar 900 pekerja terdampak kebijakan efisiensi tersebut, meskipun sebagian masih menerima upah secara penuh. Jumlah tersebut terbagi dari 600 karyawan PT Poliplas Makmur Sentosa dan 300 karyawan PT INNAN.
Selain itu, Lukman juga menyoroti persoalan klasik terkait hak pesangon yang kerap tidak terpenuhi ketika terjadi PHK. Sebagai contoh, para mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang belum mendapatkan pesangon.
“Kami mengusulkan agar ada kebijakan bagi perusahaan swasta untuk menyimpan dana pesangon. Jadi ketika kondisi perusahaan apapun, hak pekerja tetap bisa diterima,” katanya.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Dalang Kerusuhan Aksi Hari Buruh Kota Semarang: Konsolidasi di Kampus, Ada Grup WA
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi buruh, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Ia berharap pemerintah segera merumuskan kebijakan konkret agar potensi PHK bisa ditekan dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. (*)
Editor: Farah Nazila
