SEMARANG, beritajateng.tv – Ketegangan di Timur Tengah karena perang Israel-Amerika Serikat vs Iran, terus berdampak pada sektor industri khususnya plastik di Jawa Tengah (Jateng). Akibat kondisi yang tidak pasti ini, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sekretaris DPW FSPMI Jateng, Lukmanul Hakim menyampaikan usulan itu dalam rangkaian aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan Kantor DPRD Jawa Tengah.
Menurutnya, dampak konflik global berpotensi memicu gelombang PHK, terutama di sektor industri tertentu. Ia menegaskan bahwa buruh kerap menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi tersebut.
“Ancaman PHK terkait dampak perang global itu nyata. Dan buruh yang selalu jadi korban. Maka dari itu, Satgas PHK ini harus menjadi solusi agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan,” ujarnya di sela aksi pada Jumat, 1 Mei 2026.
Lukman menyebut, keberadaan Satgas PHK penting untuk melakukan pencegahan sejak dini agar pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.
“Tadi disampaikan juga bahwa Satgas PHK akan segera dibentuk. Satgas ini bagaimana menanggulangi agar tidak terjadi PHK, artinya mengidentifikasi dan mitigasi dari awal sampai tidak terjadi PHK,” ujarnya.
BACA JUGA: Wali Kota Temui Massa HMI, Bahas Kesejahteraan Buruh, Persoalan Silayur hingga Trans Semarang
Menurutnya, Satgas tersebut nantinya memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi industri, baik di Jawa Tengah maupun secara nasional. Mulai dari industri yang tergolong kuat, rentan, hingga sektor yang berpotensi terdampak dalam beberapa tahun ke depan.
“Tugasnya mengelompokkan industri, mana yang kuat, mana yang rentan terjadi PHK, dan mana yang dalam lima tahun ke depan berpotensi mengalami PHK. Ini bisa dimitigasi sejak awal sehingga PHK bisa dihindari,” jelas Lukman.
Pabrik Plastik Paling Terdampak Konflik Global
Ia mengungkapkan, sektor industri plastik menjadi salah satu yang saat ini mulai terdampak. Sejumlah perusahaan telah melakukan efisiensi akibat menurunnya permintaan pasar.
Beberapa di antaranya, kata dia, pekerja di pabrik plastik harus menjalani sistem kerja bergilir akibat minimnya produksi. Kondisi ini belum sampai pada PHK, namun sudah berdampak pada aktivitas kerja.
“Kawan-kawan di industri plastik seperti sudah mengalami efisiensi. Ada yang diliburkan dengan sistem rolling, satu minggu kerja satu minggu libur karena tidak ada pekerjaan. Tapi ini belum PHK, masih efisiensi,” ungkapnya.
Ia menyebut, sekitar 900 pekerja terdampak kebijakan efisiensi tersebut, meskipun sebagian masih menerima upah secara penuh. Jumlah tersebut terbagi dari 600 karyawan PT Poliplas Makmur Sentosa dan 300 karyawan PT INNAN.
Selain itu, Lukman juga menyoroti persoalan klasik terkait hak pesangon yang kerap tidak terpenuhi ketika terjadi PHK. Sebagai contoh, para mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang belum mendapatkan pesangon.
“Kami mengusulkan agar ada kebijakan bagi perusahaan swasta untuk menyimpan dana pesangon. Jadi ketika kondisi perusahaan apapun, hak pekerja tetap bisa diterima,” katanya.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Dalang Kerusuhan Aksi Hari Buruh Kota Semarang: Konsolidasi di Kampus, Ada Grup WA
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi buruh, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Ia berharap pemerintah segera merumuskan kebijakan konkret agar potensi PHK bisa ditekan dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. (*)
Editor: Farah Nazila
