SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah menghadapi tekanan fiskal menjelang akhir Ramadan. Kekhawatiran muncul setelah laporan potensi pelebaran defisit APBN kepada Presiden. Situasi tersebut terungkap dalam diskusi pengamat politik Hersubeno Arief bersama ekonom fiskal Awalil Rizky.
Pembahasan tersebut muncul dalam video kanal YouTube Hersubeno Point. Video yang tayang pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Hersubeno membuka diskusi dengan menyoroti laporan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut pemerintah mulai cemas terhadap kondisi fiskal nasional.
“Dalam sidang kabinet, Pak Airlangga melaporkan kemungkinan defisit APBN kita akan melebar,” ujar Hersubeno.
Ia menjelaskan aturan undang-undang membatasi defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto. Jika tekanan anggaran meningkat, pemerintah perlu menerbitkan Perppu sebagai pengecualian aturan tersebut.
BACA JUGA: Empat Kepala Daerah Tertangkap OTT KPK di Awal 2026, Hersubeno: Gaya Hidup, Ganti Biaya Kampanye
Awalil Rizky menilai kondisi sekarang berbeda dari krisis pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi hadir secara mendadak tanpa prediksi sebelumnya.
“Kalau Covid itu benar-benar kejadian yang tidak terduga. Hampir semua negara langsung melakukan relaksasi belanja,” kata Awalil.
Saat pandemi, banyak negara meningkatkan belanja publik untuk menjaga ekonomi. Pemerintah juga memberi bantuan langsung kepada masyarakat.
Awalil menjelaskan situasi sekarang sebenarnya sudah terprediksi banyak pihak. Lembaga internasional bahkan memberi peringatan sejak awal tahun.
Ia menyebut Bank Dunia dan IMF memproyeksikan tekanan fiskal Indonesia pada 2026. Prediksi tersebut muncul sebelum konflik geopolitik memanas.
“Banyak lembaga sudah memberi warning Indonesia akan sulit mempertahankan defisit di bawah tiga persen,” jelas Awalil.
Defisit APBN, Salah Satu Opsinya Moratorium Sementara MBG
Hersubeno juga menyoroti asumsi ekonomi dalam APBN. Pemerintah menggunakan harga minyak sekitar 70 dolar per barel.
Namun lonjakan harga energi berpotensi menambah beban belanja negara. Awalil menyebut subsidi dan kompensasi energi akan meningkat tajam.
“Setiap kenaikan satu dolar harga minyak menambah tekanan anggaran. Belanjanya lebih besar daripada tambahan pendapatan,” ujar Awalil.
Dalam diskusi tersebut muncul beberapa opsi penyesuaian kebijakan. Salah satu opsi yaitu moratorium sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Awalil menilai langkah tersebut bukan penghentian permanen. Evaluasi sementara justru membantu pemerintah menata ulang program. “Moratorium tiga bulan cukup untuk mengevaluasi pola pelaksanaan program,” katanya.
Hersubeno juga menegaskan pentingnya transparansi pemerintah kepada publik. Ia menyebut masyarakat perlu mengetahui kondisi ekonomi sebenarnya.
BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Melonjak Imbas Konflik AS-Iran, Hersubeno Arief Soroti Potensi Pemangkasan MBG
“Kalau pemerintah meminta pelebaran defisit, berarti ada pengakuan kondisi fiskal sedang tidak baik,” kata Hersubeno.
Awalil menilai pemerintah perlu meninjau ulang belanja besar sebelum menambah utang. Penundaan sebagian proyek atau pembelian barang modal dapat mengurangi tekanan anggaran.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak mengatur keuangan keluarga. Potensi inflasi dan kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya hidup.
“Setiap keluarga perlu mencatat pengeluaran dan memilih kebutuhan paling penting,” ujarnya.
Meski begitu, Awalil menilai solidaritas sosial tetap menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia. Budaya saling membantu terbukti mampu menjaga daya beli saat krisis.
“Ketika masyarakat saling membantu, ekonomi tetap bergerak. Itu terbukti saat pandemi,” katanya. (*)
