SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah menghadapi tekanan fiskal menjelang akhir Ramadan. Kekhawatiran muncul setelah laporan potensi pelebaran defisit APBN kepada Presiden. Situasi tersebut terungkap dalam diskusi pengamat politik Hersubeno Arief bersama ekonom fiskal Awalil Rizky.
Pembahasan tersebut muncul dalam video kanal YouTube Hersubeno Point. Video yang tayang pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Hersubeno membuka diskusi dengan menyoroti laporan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut pemerintah mulai cemas terhadap kondisi fiskal nasional.
“Dalam sidang kabinet, Pak Airlangga melaporkan kemungkinan defisit APBN kita akan melebar,” ujar Hersubeno.
Ia menjelaskan aturan undang-undang membatasi defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto. Jika tekanan anggaran meningkat, pemerintah perlu menerbitkan Perppu sebagai pengecualian aturan tersebut.
BACA JUGA: Empat Kepala Daerah Tertangkap OTT KPK di Awal 2026, Hersubeno: Gaya Hidup, Ganti Biaya Kampanye
Awalil Rizky menilai kondisi sekarang berbeda dari krisis pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi hadir secara mendadak tanpa prediksi sebelumnya.
“Kalau Covid itu benar-benar kejadian yang tidak terduga. Hampir semua negara langsung melakukan relaksasi belanja,” kata Awalil.
Saat pandemi, banyak negara meningkatkan belanja publik untuk menjaga ekonomi. Pemerintah juga memberi bantuan langsung kepada masyarakat.
Awalil menjelaskan situasi sekarang sebenarnya sudah terprediksi banyak pihak. Lembaga internasional bahkan memberi peringatan sejak awal tahun.
Ia menyebut Bank Dunia dan IMF memproyeksikan tekanan fiskal Indonesia pada 2026. Prediksi tersebut muncul sebelum konflik geopolitik memanas.
“Banyak lembaga sudah memberi warning Indonesia akan sulit mempertahankan defisit di bawah tiga persen,” jelas Awalil.
Defisit APBN, Salah Satu Opsinya Moratorium Sementara MBG
Hersubeno juga menyoroti asumsi ekonomi dalam APBN. Pemerintah menggunakan harga minyak sekitar 70 dolar per barel.
Namun lonjakan harga energi berpotensi menambah beban belanja negara. Awalil menyebut subsidi dan kompensasi energi akan meningkat tajam.
“Setiap kenaikan satu dolar harga minyak menambah tekanan anggaran. Belanjanya lebih besar daripada tambahan pendapatan,” ujar Awalil.
