Keenam, revisi RUU Pemilu 2029 dengan menghapus ambang batas parlemen. Menurut Aulia, aturan parliamentary threshold hanya membuang suara rakyat kecil dan menghalangi representasi politik buruh, petani, dan kelompok marjinal di parlemen.
Terakhir, khusus Jawa Tengah, buruh menuntut pemerintah menghentikan praktik union busting. Abjat menilai masih banyak buruh menghadapi intimidasi, PHK, hingga kriminalisasi hanya karena mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja.
“Negara harus hadir memberi perlindungan nyata, bukan justru membiarkan praktik union busting ini terus terjadi,” tegas Aulia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
