SEMARANG, beritajateng.tv – Pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi satu dari sekian program 100 hari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul saat beritajateng.tv jumpai di Balai Warga Kelurahan Bulu Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
“Soal data dulu, perintah Pak Prabowo cukup jelas. Mulailah kerja secara terukur, karena kalau mau terukur harus dengan data dulu,” ucap dia.
Bahkan, kata Gus Ipul, jika Kemensos bisa membenahi data yang ada, maka pekerjaannya akan otomatis rampung 50 persen.
“Kalau datanya akurat, maka pekerjaan 50 persen selesai,” tegas dia.
Menyoal data, Gus Ipul pun tak menampik saat disinggung soal DTKS yang masih menjadi masalah.
BACA JUGA: Mensos Gus Ipul Bagikan Bansos Rp71 M, Sampaikan Salam Prabowo ke Warga Semarang Utara
Baginya, penerapan kriteria DTKS belum sempurna.
“Karena input-nya kan dari bawah, ini yang terus kita sempurnakan. Kita libatkan wali kota dan masyarakat,” ungkap dia.
Kendati begitu, teknologi dalam menghimpun DTKS menurutnya sudah cukup bagus. Akan tetapi, kata dia, teknologi mumpuni itu tak terlepas dari individu yang melakukan input data.
“Teknologi kan bergantung pada siapa yang input dan yang meng-input adalah yang paling bawah. Mulai RT, RW, kalau RT-RW salah input ya di atas bisa salah. Maka ini kita tingkatkan kapasitas mulai dari bawah,” tegas dia.
Sehingga, Gus Ipul menegaskan pembenahan data menjadi satu program 100 hari yang penting bagi Kemensos RI.
“Kami akan konsolidasi 100 hari ke depan itu di antaranya ya data ini. Menyempurnakan data kita agar lebih valid,” ungkap Gus Ipul.
Tak hanya DTKS, penguatan regulasi panti asuhan jadi prioritas program 100 hari Kemensos RI
Selain membenahi DTKS, Gus Ipul juga berfokus pada pembenahan tata kelola lembaga kesejahteraan sosial. Ia menyinggung panti asuhan yang regulasinya masih cukup lemah.
“Kami akan memperbaiki regulasi, termasuk tata kelola lembaga kesejahteraan sosial seperti panti asuhan. Itu yang regulasinya masih lemah dan belum ada sanksi yang keras,” papar dia.
Atas hal itu, Gus Ipul menyoroti kasus pencabulan yang terjadi di Tangerang.
“Kaya kemarin ada pencabulan di Tangerang, itu salah satu pengawasan kita yang lemah. Kita akan kerja sama dengan bupati/wali kota untuk memperkuat pengawasan dan memperketat izin,” tegas dia.
BACA JUGA: Korban Kebakaran Sampai Tidur di Luar Karena Rumah Hangus, Baznas Blora Salurkan Bansos
Tak hanya itu, relokasi perumahan warga yang terdampak bencana alam juga masuk dalam program 100 hari Kemensos RI.
“Relokasi akibat bencana seperti di Indramayu. Mereka sediakan lahan, kita yang bangun rumah relokasi warga di pinggir laut akibat rob. Itu ada 90 warga yang kita relokasi,” tandas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
