BATAM, beritajateng.tv – Konflik telah mencuat di Pulau Rempang terkait pengembangan Proyek Rempang Eco City. Warga setempat menentang relokasi mereka, memicu aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di depan kantor BP Batam pada Senin, 11 September 2023 lalu.
Menurut BP Batam, Rempang Eco City adalah bagian dari Program Strategis Nasional 2023 yang diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 pada 28 Agustus.
Proyek ini merangkum kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. PT Makmur Elok Graha (MEG) bertanggung jawab atas penggarapan proyek ini, yang memiliki target investasi sebesar Rp381 triliun pada tahun 2080.
BACA JUGA: Serasa di Negeri Dongeng! Daftar Wisata Pulau Kecil Bontang Kalimantan
Penggarapan Rempang Eco City
Guna mewujudkan Rempang Eco City, PT MEG beroleh lahan seluas 17.000 hektare, mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Pemerintah juga berambisi bahwa proyek ini akan menciptakan sekitar 306.000 lapangan kerja hingga tahun 2080.
PT MEG adalah mitra BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, yang akan berperan menarik investor asing maupun lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.
Kontroversi relokasi warga
Sebelumnya, pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam, yang berada di lokasi pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group di Chengdu, Tiongkok.
Xinyi Group sendiri adalah perusahaan asal Tiongkok yang bergerak dalam pembuatan kaca dan panel surya. Perusahaan itu telah memiliki pabrik kaca terintegrasi terbesar di dunia.
Sedianya, Indonesia terjadwalkan menjadi lokasi pabrik terbesar kedua mereka dengan investasi sekitar USD 11,5 miliar atau sekitar Rp117,42 triliun. Rencananya, penyerapan tenaga kerja dari perusahaan tersebut hingga mencapai 35 ribu orang.
