SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Kota Semarang terus memperkuat komitmen keterbukaan informasi hukum melalui pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH.
Keberadaan JDIH harapannya tidak hanya menjadi pusat dokumentasi produk hukum daerah. Tetapi juga ruang partisipasi publik dalam mengawal dan memberi masukan terhadap peraturan daerah yang telah lembaga legislatif susun.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menegaskan JDIH menjadi sarana penting agar masyarakat dapat memantau seluruh proses pembentukan peraturan daerah secara terbuka dan transparan.
“Dengan adanya JDIH ini, semua informasi peraturan dan produk hukum daerah yang di susun dewan bisa masyarakat pantau. Jangan sampai peraturan yang kita buat justru tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik,” kata Pilus, sapaannya saat dialog interaktif di ruang JDIH DPRD Kota Semarang.
BACA JUGA: Buruh Butuh Hunian Layak, DPRD Kota Semarang Usulkan Rusun Jadi Hak Milik
Menurutnya, JDIH juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memahami lebih luas tugas dan fungsi DPRD.
Ia menilai, selama ini masih banyak masyarakat yang memandang tugas dewan sebatas pembentukan peraturan daerah.
“Melalui JDIH, masyarakat bisa mengakses dokumentasi produk hukum tanpa harus datang langsung ke gedung DPRD. Di sini juga bisa mengetahui proses pembentukan perda melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, akademisi, hingga melalui public hearing sebelum di sahkan,” jelasnya.
Pilus menambahkan, DPRD Kota Semarang terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Dia menyebut keterbukaan ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kami terbuka bagi mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun warga yang ingin berdiskusi atau mengakses informasi hukum melalui JDIH. Bahkan secara nasional, JDIH DPRD Kota Semarang meraih peringkat kedua. Meski begitu, kami terus berbenah dan sangat membutuhkan masukan agar pengelolaannya semakin baik,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan JDIH juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
