SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jateng 2023 agar berjalan lancar.
Sebagai Komisi yang bertugas menaungi bidang pendidikan, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengaku telah banyak berkoordinasi tentang bagaimana menyiapkan PPDB Jateng 2023 bersama dengan instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.
“Kami banyak berkoordinasi dan berpesan untuk memaksimalkan sosialisasi dari apa yang menjadi Juknis (petunjuk teknis) tahun 2023 ini,” ungkap Hamid saat awak beritajateng.tv menghubungi melalui sambungan telepon, Selasa (6/6/2023) sore.
Hal ini bertujuan agar masyarakat, khususnya peserta didik baru, benar-benar memahami mekanisme pendaftaran PPDB Jateng 2023. Adapun informasi terkait jalur-jalur PPDB, yakni zonasi, afirmasi, maupun prestasi, bagi Hamid harus sampai dengan baik kepada masyarakat.
“Pemahaman yang pertama tentang zonasi. Kemudian bagaimana tentang afirmasi yaitu bantuan untuk calon-calon siswa yang miskin. Lalu di jalur prestasi, bagaimana yang utamanya diambil. Dan itu punya persentase-persentase tersendiri,” ungkapnya.
Jamin kuota anak putus sekolah akan bertambah pada PPDB Jateng 2023
Tak hanya itu, Hamid juga menuturkan akan menambah kuota untuk anak yang putus sekolah. Bagi anak putus sekolah nantinya akan mereka priortitaskan untuk masuk Sekolah Menengah Negeri. Baik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan sekolah lainnya.
“Tahun ini kita juga rencananya akan menambah wilayah angka putus sekolah. Itu juga kita akan tambah persentasenya. Sehingga yang mana anak putus sekolah kita prioritaskan juga untuk masuk di sekolah negeri seperti SMA negeri, SMK negeri, dan lainnya,” terang Hamid.
Menyoal persentase untuk anak putus sekolah dan afirmasi, ia menyebut angka minimal 20 atau 30 persen.
“Di sosialisasi juknisnya itu sudah lengkap semua. Sehingga beberapa afirmasi, anak-anak kurang mampu, anak-anak putus sekolah, itu semuanya punya di situ,” ucapnya.
“Sehingga yang sebenarnya kurang mampu itu paling tidak minimal di angka 20 sampai 30 persen. Dari batas minimal itu harapannya, di samping bisa tercapai. Itu lebih baik,” imbuhnya.
