SEMARANG, beritajateng.tv – Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang ditutup menyusul perubahan kepengurusan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Penutupan sekretariat tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pengabdian sejumlah pengurus lama yang kini memilih kembali menjadi kader biasa.
Bayu Romawan, Wakil Ketua DPD PSI Kota Semarang yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris, menyampaikan bahwa keputusan organisasi telah final setelah DPP mengeluarkan surat pencabutan kepengurusan lama.
Kemudian adanya surat yang menunjuk Ari Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PSI Kota Semarang.
BACA JUGA: Ketua DPD PSI Kota Semarang Jadi PLT Tanpa Sebab, 13 DPC Kompak Mundur
“Jadi keputusan sudah dibuat dari DPP dengan memberikan surat pencabutan kepengurusan kami yang kemarin sudah ditetapkan bahwa Mas Ari Nugroho sebagai Plt Ketua DPD PSI Kota Semarang,” ujar Bayu usai aksi di Kantor DPD PSI Kota Semarang pada Minggu, 22 Februari 2026 malam.
Ia menjelaskan, secara pribadi ia memilih mundur dari struktur kepengurusan setelah posisinya bergeser dari sekretaris menjadi wakil ketua.
Keputusan tersebut pihaknya ambil bersama 13 jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI Kota Semarang untuk mengakhiri pengabdian dalam kepengurusan partai.
“Dari itu saya secara pribadi mengundurkan diri sebagai pengurus yang sebelumnya sebagai sekretaris DPD Kota Semarang geser menjadi wakil ketua. Akhirnya kami bersama-sama untuk menyudahi pengabdian kami di partai ini. Kami kembali seperti kader biasa saja,” katanya.
Alasan 13 DPC PSI Kota Semarang Kompak Mundur
Menurut Bayu, langkah tersebut agar kepengurusan baru dapat bekerja lebih leluasa dalam memperkuat partai di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan tidak ingin beroleh anggapan sebagai pihak yang membuat kegaduhan internal.
“Biarkan pengurus-pengurus yang mungkin rasa-rasanya lebih mampu untuk membumikan partai ini, menguatkan akar-akar partai ini bekerja,” katanya.
Saat menanggapi terkait mosi tidak percaya yang ada saat rakerda dan sertijab pada Januari lalu, Bayu menyebut mosi itu sudah lewat karena pengurus memilih mengundurkan diri.
“Buat apa [mosi tidak percaya lagi]? Sudah, kami sudah menjadi kader biasa. Sudah kami sampaikan ke teman-teman DPC, sudah [selesai]. Kami juga tidak mau dianggap sebagai perusuh. Kami bukan barisan sakit hati, bukan,” tegasnya.
BACA JUGA: Zayn FC Juarai Solidarity Cup, Turnamen Sepak Bola Perdana PSI Semarang 12 Jam Penuh
Bayu juga menekankan bahwa proses perpisahan dilakukan secara baik-baik sebagai bagian dari dinamika organisasi. Ia menyebut keputusan mundur merupakan bentuk sikap legawa ketika sudah tidak lagi diinginkan dalam struktur kepengurusan.
“Jadi kami usaikan di hari ini kami selesai baik-baik. Inilah organisasi, jika kita sudah tidak diinginkan, ya sudah [mundur]. Setidaknya kami masih sebagai kader PSI. Matur suwun sanget buat PSI; Matur suwun sanget, Mas Kaesang. Matur suwun,” ujarnya.
Terkait keberadaan sekretariat, Bayu memastikan kantor DPD PSI Kota Semarang di Jalan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, yang selama ini digunakan telah resmi ditutup dan seluruh aset dikembalikan kepada pihak yang berwenang untuk melanjutkan kepengurusan.
“Ya bisa artikan kami sudah tidak ada di sini lagi. Ini hari yang terakhir kesekretariatan ada di sini. Kami sudah kembalikan semua ke yang berhak untuk meneruskan [kepengurusan],” jelasnya.
Babak Baru Dinamika Internal PSI Kota Semaran
Penutupan kantor tersebut sekaligus menjadi babak baru dinamika internal PSI Kota Semarang setelah pergantian kepemimpinan di tingkat DPD.
Ketua DPC PSI Semarang Utara yang kini telah mengundurkan diri, Hanif Navila Rozaq, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk realisasi pengunduran diri dari struktur kepengurusan DPC sekaligus pengembalian aset DPC kepada DPD, termasuk plang kepengurusan.
“Kami mengambil langkah ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan DPP. Mulai malam ini, kami sepakat kembali menjadi kader biasa PSI. Ada 13 DPC beserta jajaran pengurusnya yang mengundurkan diri,” ujar Hanif.
Ia mengaku pihaknya telah menguhubungi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Kami juga mencoba menghubungi DPP melalui WhatsApp, DM Instagram, bahkan menyampaikan langsung kepada Kaesang, namun tidak ada tanggapan,” ungkapnya.
BACA JUGA: PSI Semarang Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Lawan Korupsi dan Kejahatan Lintas Sektor
Ketua DPC PSI Semarang Tengah, Teguh Pambudi, menegaskan bahwa pemberhentian Bangkit Mahanantiyo dan penunjukan Plt tersebut sebagai bentuk arogansi DPW PSI Jawa Tengah.
Menurutnya, DPW seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi antara DPC dan DPP, bukan justru menimbulkan kebingungan di internal partai berlambang gajah tersebut.
“Tapi kenyataannya bagaimana? DPW tidak mampu menjadi jembatan. Bahkan terkesan bingung dengan kondisi yang terjadi. Terakhir yang saya ingat, beliau hanya mengatakan, ‘Tanya saja ke DPP.’ Bagi saya, itu jawaban yang ambigu,” ujar Teguh.
Ia menegaskan, alasan utama pengunduran diri para DPC adalah penunjukan Plt yang menggantikan Bangkit Mahanantiyo tanpa penjelasan dan dasar yang jelas.
“Sejak awal kami mempertanyakan kenapa ketua kami, Bangkit Mahanantiyo, jadi Plt tanpa sebab dan alasan yang kuat. Kami menilai itu sebagai bentuk arogansi DPW [Jawa Tengah],” tegasnya.
Mosi Tidak Percaya Saat Rakerda PSI
Sebelum aksi pengunduran diri massal ini, 13 DPC tersebut telah menyatakan mosi tidak percaya saat rapat kerja daerah (rakerda) dengan agenda serah terima jabatan (sertijab) di Triizz Hotel Semarang pada Minggu, 11 Januari 2026 lalu.
Dalam forum tersebut, 13 dari 16 DPC memilih walk out sebagai bentuk protes dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap surat keputusan (SK) kepengurusan DPD yang kembali menetapkan Melly Pangestu sebagai Sekretaris.
Menurut pernyataan para ketua DPC saat itu, nama sekretaris dan bendahara yang ada di dalam SK tidak sesuai dengan ketentuan awal yang telah anggota sepakati dan setujui. Bahkan, mereka menyampaikan adanya dugaan sabotase dan intervensi terkait SK susunan pengurus yang baru.
Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan kesepakatan awal serta mencerminkan kurangnya transparansi, baik di tingkat DPW maupun DPP.
Sementara itu, beritajateng.tv telah mencoba menghubungi Bangkit Mahanantiyo namun belum mendapat balasan dari yang bersangkutan. Kemudian, beritajateng.tv juga tengah berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak DPW PSI Jawa Tengah. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
