Selain itu, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) membuka akses kerja bagi pemuda, termasuk lulusan SMA dan SMK.
“Mereka direkrut dan langsung disiapkan untuk bekerja. Ini bagian dari upaya mencegah kemiskinan baru,” jelas Endang.
Pemkot Semarang juga menjalankan program sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Tidak hanya anaknya yang mendapatkan fasilitas pendidikan, orang tua mereka juga di berdayakan secara ekonomi.
“Orang tuanya kami dampingi sesuai minatnya. Ada yang ingin berdagang sembako, kami bantu etalase dan barang dagangan. Ada yang ingin usaha es tebu, kami sediakan mesin penggiling dan peralatannya,” ungkapnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial seperti bahan pangan, bantuan permakanan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) agar beban hidup masyarakat dapat berkurang.
Dalam penetapan status kemiskinan, BPS menggunakan 39 indikator yang kemudian pihaknya kelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10. Desil 1 merupakan kategori miskin ekstrem.
“Indikatornya banyak, mulai dari kondisi rumah, aset, pendapatan, hingga jumlah tanggungan keluarga. Semua data terintegrasi berbasis NIK dan kemudian BPS olah,” jelas Endang.
Ia menambahkan, batas penghasilan untuk kategori miskin tidak lagi semata-mata lantaran nominal pendapatan, melainkan kombinasi dari seluruh indikator tersebut.
“Dulu mungkin ukurannya di bawah satu juta rupiah per bulan. Sekarang sudah menggunakan 39 indikator, jadi lebih komprehensif dan akurat,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
