SEMARANG, beritajateng.tv – Angka kemiskinan di Kota Semarang menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,80 persen atau sekitar 74.360 jiwa.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kota Semarang dan berbagai instansi terkait, termasuk BPS.
“Data kemiskinan Kota Semarang kami susun bersama BPS. Sampai tahun 2026 ini, angka kemiskinan berada di kisaran 3,80 persen atau sekitar 74.360 orang,” kata Endang di Semarang.
Angka tersebut menurun dari tahun 2024 yang mencapai 4,03 persen atau sekitar 77,79 ribu jiwa. Artinya, terdapat penurunan sekitar 0,23 persen atau setara 3,34 ribu orang.
Endang menjelaskan, dinamika ekonomi seperti inflasi, daya beli masyarakat, hingga pemutusan hubungan kerja turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi warga. Meski demikian, berbagai intervensi pemerintah mampu menahan laju peningkatan kemiskinan.
“Memang ada faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi, seperti inflasi dan berkurangnya daya beli. Tapi alhamdulillah masih bisa ditekan sehingga ada penurunan meski tidak signifikan,” ujarnya.
Secara wilayah, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Semarang Utara, khususnya di Kelurahan Tanjungmas dan Bandarharjo. Mayoritas warga di kawasan tersebut berprofesi sebagai nelayan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
“Nelayan ini kalau cuaca ekstrem tidak bisa melaut. Mereka terpaksa mengandalkan tabungan atau bahkan berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini jelas berdampak pada kualitas hidup mereka,” kata Endang.
Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota Semarang tidak hanya mengandalkan Dinas Sosial. Sejumlah organisasi perangkat daerah turut melakukan intervensi sesuai bidang masing-masing.
BACA JUGA: Tujuh Siswa SMA Mundur dari Sekolah Rakyat Semarang, Ini Penjelasan Dinsos
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan UMKM. Warga diberikan pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi dan memiliki sumber penghasilan berkelanjutan.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) membuka akses kerja bagi pemuda, termasuk lulusan SMA dan SMK.
“Mereka direkrut dan langsung disiapkan untuk bekerja. Ini bagian dari upaya mencegah kemiskinan baru,” jelas Endang.
Pemkot Semarang juga menjalankan program sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Tidak hanya anaknya yang mendapatkan fasilitas pendidikan, orang tua mereka juga di berdayakan secara ekonomi.
“Orang tuanya kami dampingi sesuai minatnya. Ada yang ingin berdagang sembako, kami bantu etalase dan barang dagangan. Ada yang ingin usaha es tebu, kami sediakan mesin penggiling dan peralatannya,” ungkapnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial seperti bahan pangan, bantuan permakanan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) agar beban hidup masyarakat dapat berkurang.
Dalam penetapan status kemiskinan, BPS menggunakan 39 indikator yang kemudian pihaknya kelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10. Desil 1 merupakan kategori miskin ekstrem.
“Indikatornya banyak, mulai dari kondisi rumah, aset, pendapatan, hingga jumlah tanggungan keluarga. Semua data terintegrasi berbasis NIK dan kemudian BPS olah,” jelas Endang.
Ia menambahkan, batas penghasilan untuk kategori miskin tidak lagi semata-mata lantaran nominal pendapatan, melainkan kombinasi dari seluruh indikator tersebut.
“Dulu mungkin ukurannya di bawah satu juta rupiah per bulan. Sekarang sudah menggunakan 39 indikator, jadi lebih komprehensif dan akurat,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
