SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang menggelar FGD Sarasehan (Sinergi Aspirasi antar Stakeholder untuk Evaluasi dan Harmonisasi) bertema Meningkatkan Lingkungan Aman, Tertib dan Bebas Penyakit Masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Semarang ini menghadirkan 75 peserta dari 16 kecamatan, para camat, 16 kapolsek, sejumlah organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, PKK, hingga forum OSIS.
FGD Sarasehan Kesbangpol Semarang ini menjadi ruang dialog terbuka lintas sektor untuk menyamakan langkah dan memperkuat kolaborasi.
Kesbangpol Kota Semarang menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Guru Besar Ilmu Sejarah Undip, Prof. Singgih Tri Sulistyono, Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Kolonel Inf Priyo Handoyo, serta perwakilan dari Polrestabes Semarang.
Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menegaskan bahwa sarasehan ini tidak sekadar forum diskusi, tetapi menjadi pintu masuk lahirnya rekomendasi kebijakan.
“Pesertanya ada 75 orang dari 16 kecamatan, kapolsek, OPD seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, juga ormas dan forum OSIS. Ini forum kolaboratif. Kami ingin semua pihak duduk bersama membahas solusi,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, isu utama yang di bahas dalam sarasehan kali ini adalah penanganan masalah sosial dan kriminalitas selama bulan Ramadan. Namun ke depan, tema akan menyesuaikan isu aktual, termasuk kerukunan umat beragama.
BACA JUGA: Kolaborasi TNI-Polri dan BIN, Kesbangpol Semarang Ajak Cegah Kenakalan Remaja dan Tawuran
Menurut Bambang, salah satu poin penting yang mengemuka adalah pendekatan ekosistem dalam menangani persoalan sosial. Selama ini, berbagai instansi telah menjalankan program masing-masing. Namun, tanpa sinergi yang terstruktur, hasilnya dinilai belum optimal.
“Dinas Pendidikan sudah bergerak, Polres sudah melakukan langkah-langkah, Kodim juga. Tapi kalau berjalan sendiri-sendiri kurang efektif. Prof Singgih menyarankan agar semuanya di gabung dalam satu ekosistem. Kita sinergikan. Itu yang ingin kami dorong,” katanya.
Prof. Singgih dalam paparannya menekankan pentingnya menghadirkan ruang publik yang inklusif sebagai bagian dari pencegahan kriminalitas.
Ia menilai pendekatan kultural dan sosial sama pentingnya dengan penegakan hukum.
