Selain itu, masih terdapat tunggakan opsen PKB yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan kota. “Sedangkan untuk opsen PKB yang merupakan bagian kabupaten/kota, tunggakannya sekitar Rp877 miliar. Ini khusus untuk opsen kabupaten/kota,” lanjutnya.
Dengan demikian, total piutang yang masih harus Pemprov Jawa Tengah tagih dari masyarakat mencapai sekitar Rp3,75 triliun.
“Sehingga total piutang atau tagihan dari masyarakat yang menunggak pajak itu mencapai sekitar Rp3,75 triliun. Ini adalah total tagihan dari masyarakat yang belum membayar pajak,” tegas Masrofi.
Kota Semarang Jadi Daerah dengan Tunggakan Pajak Tertinggi
Masrofi menjelaskan, besarnya tunggakan pajak kendaraan di masing-masing daerah sangat ԁipengaruhi jumlah kendaraan yang beredar. Dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi daerah dengan nilai tunggakan tertinggi.
“Yang tertinggi adalah Kota Semarang. Untuk Kota Semarang total tunggakannya paling tinggi mencapai Rp490 miliar, dengan jumlah 473.257 kendaraan yang belum membayar pajak,” ujarnya.
Angka tersebut jauh berada di atas daerah lain di Jawa Tengah. Selain Kota Semarang, Kabupaten Banyumas mencatat tunggakan sebesar Rp162 miliar dan Kabupaten Cilacap sebesar Rp158 miliar.
Kemudian Kabupaten Brebes mencapai Rp147 miliar, Kabupaten Demak Rp140 miliar, Kabupaten Tegal Rp133 miliar, serta Kabupaten Klaten Rp133 miliar.
BACA JUGA: Gelar Aksi Damai, Driver Ojol Semarang Minta Perlindungan Hukum dan Keluhkan Opsen Pajak Jateng
Daerah lain yang memiliki tunggakan di atas Rp100 miliar antara lain Kabupaten Pati Rp131 miliar, Kabupaten Jepara Rp128 miliar, Kabupaten Semarang Rp125 miliar, Kota Surakarta Rp123 miliar, Kabupaten Grobogan Rp119 miliar.
Kabupaten Pemalang Rp118 miliar, Kabupaten Kendal Rp108 miliar, Kabupaten Sukoharjo Rp104 miliar, dan Kabupaten Magelang Rp102 miliar. Khusus Kabupaten Pemalang, Masrofi menyebut jumlah kendaraan yang belum membayar pajak mencapai sekitar 192 ribu unit.
“Jadi daerah-daerah tersebut tunggakannya di atas Rp100 miliar,” tuturnya.
