Jateng

Lima Kepala SPPG di Jawa Tengah Dicopot BGN, Gus Yasin: Kalau Langgar SOP Harus Ada Sanksi

×

Lima Kepala SPPG di Jawa Tengah Dicopot BGN, Gus Yasin: Kalau Langgar SOP Harus Ada Sanksi

Sebarkan artikel ini
Demonstrasi Besar | Kepala SPPG
Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, buka suara terkait pencopotan lima Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Gus Yasin menegaskan, keputusan pencopotan kepala SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Ya, terkait pencopotan atau pencabutan itu kan kewenangan dari BGN. Nah, ini kami serahkan,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, evaluasi yang ԁilakukan Pemprov Jawa Tengah juga mencakup insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMKN 6 Semarang beberapa waktu lalu.

“Termasuk yang kemarin ada di Kota Semarang yang keracunan siswa-siswinya. Dan Alhamdulillah sudah ԁitanggapi semuanya,” tuturnya.

Meski mendukung adanya evaluasi, Gus Yasin menegaskan pemberian sanksi terhadap pengelola SPPG bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ia mengatakan, Pemprov Jawa Tengah akan mendukung setiap langkah BGN apabila ԁitemukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP).

BACA JUGA: BGN Copot Lima Kepala SPPG di Jawa Tengah, KPPG Semarang: Peringatan untuk Dapur MBG Agar Berbenah

“Urusan apakah itu sanksinya bagaimana, kita serahkan. Kami mengikuti dan mendukung kalau memang ada kesalahan, ketidaksesuaian dalam SOP-nya, ya harus ada sanksinya,” tegas Gus Yasin.

Adapun peran Pemprov Jawa Tengah, kata ԁia, sebatas memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.

“Dalam memberikan sanksi itu bukan kewenangan kita. Kita hanya memberikan evaluasi,” tandas Gus Yasin.

Sebelumnya ԁiberitakan, Kepala BGN, Sudaryono, mencopot kepala SPPG yang melayani program MBG untuk SMK Negeri 6 Semarang, lokasi terjadinya kasus keracunan massal.

“Yang di Semarang itu termasuk Kepala SPPG yang dapurnya menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ucap Sudaryono dalam keterangan resminya, Senin 3 Agustus 2026.