SEMARANG, beritajateng.tv – Mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah ternyata tidak banyak memanfaatkan skema work from home (WFH) atau bekerja dari rumah yang berlaku sejak April 2026 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengungkap, sebagian besar ASN tetap memilih bekerja dari kantor karena banyak pekerjaan pemerintahan yang tidak bisa berjalan optimal jika dikerjakan dari rumah.
“Sebetulnya catatan [WFH] tidak ada. Karena memang teman-teman lebih banyak tidak mengambil WFH karena posisinya kan banyak hal ternyata tidak bisa dijalankan dengan WFH ini,” ujar Sumarno saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Berlian, Kota Semarang, belum lama ini.
Menurut Sumarno, setiap OPD memiliki kewenangan menentukan sendiri jumlah pegawai yang bekerja dari rumah. Oleh sebab itu, tingkat pemanfaatan WFH berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
“Karena tadi kewenangannya ada di OPD untuk menentukan berapa persentase yang bisa kita lakukan,” ujar dia.
Pelayanan Publik jadi Pertimbangan Utama
Sumarno menegaskan, Pemprov Jawa Tengah tetap menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan WFH.
Sebab itu, kata Sumarno, setiap OPD harus memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal sebelum memutuskan jumlah pegawai yang bekerja dari rumah.
“Sebenarnya kan bahwa WFA ini kan kita tentu saja mengedepankan masalah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan WFH tidak berlaku sama untuk seluruh instansi. Masing-masing OPD harus melakukan asesmen berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka tangani.
Dalam praktiknya, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan kehadiran pegawai secara langsung sehingga tidak memungkinkan seluruh ASN bekerja dari rumah.
“Sepanjang layanannya itu bisa berjalan dengan baik kalau memang dengan mereka WFH-nya, kita kan bicaranya masalah persentase. Itu pun bisa berapa pun persentase yang WFH menjadi asesmen dari teman-teman OPD masing-masing,” jelas Sumarno.
Pemprov Belum Kantongi Angka Penghematan
Selain menjaga pelayanan publik, Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga berharap kebijakan WFH dapat menekan biaya operasional kantor, termasuk penggunaan listrik.
