“Semakin kecil jumlah layanannya, misal bisa seribu atau 500 siswa, saya kira lebih terjamin untuk kemungkinan terjadinya keracunan, karena kan masakannya lebih fresh,” tambahnya.
BACA JUGA: Hubungan India-Indonesia Poros Kuat di Indo Pasifik, Jurnalis Soroti Arah Baru Diplomasi Prabowo
Tak sampai di sana, Muhdi juga menyoroti pola distribusi makanan yang masih mengandalkan ompreng. Ia menyebut, bila sekolah mengelola sendiri seperti praktik di India, penyajian makanan bisa secara langsung di kantin dengan piring atau model prasmanan.
“Kalau langsung saja [menyajikan makanan] di situ itu kan kemungkinan makanan basi itu tidak terjadi,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan kondisi di Maluku dan Manggarai Barat, di mana pengiriman makanan dari SPPG pusat ke pulau pulau kecil kerap terlambat sehingga makanan sampai dalam kondisi tidak layak konsumsi.
“Kemarin kami ke Maluku dan Manggarai Barat. Bupatinya mengeluh karena masyarakatnya yang ada di pulau-pulau kecil, kalau pengirimannya dari katakanlah pulau besar, membutuhkan waktu yang panjang. Maka desentralisasi itu menurut saya bisa memecah dapur MBG yang besar,” ujar Muhdi.
Dalam pengelolaan dapur, Indonesia bisa mengambil banyak pelajaran dari India. Muhdi menilai, model dapur desentralisasi seperti yang PM India, Poshan, terapkan layak jadi pertimbangan untuk memperkuat keamanan pangan, menjaga keberlanjutan program, dan mencegah kasus keracunan massal MBG kembali terjadi di Jawa Tengah.
Jurnalis India Sandeep Unnithan: Feeding programme seperti PM Poshan dan MBG bukan alat politik, tapi sarana pemberdayaan warga
Pada sesi ke-6 Voices of Tomorrow bertajuk Political Reporting pada Sabtu, 4 Oktober 2025 lalu, jurnalis Chakranews, Sandeep Unnithan, menilai keberhasilan PM Poshan di India tak terlepas dari perjalanan panjang swasembada pangan di negaranya.
Pengalaman India pada era Green Revolution, kata Sandeep, menjadi fondasi penting sebelum pemerintah meluncurkan skema makan bergizi untuk jutaan pelajar.
