Baru-baru ini, warga Jawa Tengah kembali heboh dengan kasus keracunan MBG di Blora yang menimpa hampir 200 siswa. Operasional SPPG yang menyuplai makanan tersebut langsung beroleh penghentian.
Kasus keracunan makanan itu menambah catatan penting untuk memastikan dapur MBG berjalan dengan standar yang ketat.
Perdebatan mengenai kapasitas dapur dan bagaimana pendistribusian makanan pun kembali muncul. Terutama soal kebutuhan pengawasan yang lebih ketat serta dorongan mempertimbangkan pola dapur desentralisasi sebagaimana yang India terapkan.
Senator usulkan desentralisasi dapur MBG di Jateng seperti PM India Poshan: Mulai dari sekolah swasta
Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, memberikan catatan penting terhadap pelaksanaan program MBG. Utamanya, setelah maraknya kasus keracunan di wilayahnya. Ia menilai salah satu aspek yang perlu jadi pertimbangan yakni pola pengelolaan dapur. Hal itu mengacu pada negara-negara yang sudah lebih dulu menjalankan program makan gratis dalam skala besar seperti India dengan PM Poshan.
Muhdi mengaku bahwa DPD RI saat ini tengah membahas beberapa masukan teknis, salah satunya desentralisasi dapur MBG. Menurutnya, model dapur besar seperti SPPG yang saat ini digunakan Indonesia berbeda jauh dari praktik India, yang mana sebagian besar makanan dimasak langsung di dapur sekolah atau dapur komunitas lokal. Ia menerangkan, desentralisasi dapur dapat diawali dengan sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan.
“Bahkan saya sendiri ingin menawarkan, misalkan di sekolah swasta, mungkin tidak penawarannya sekolah itu yang melaksanakan [MBG] sendiri? Jadi desentralisasikan. Sekolah-sekolah swasta rata-rata muridnya banyak dan yayasannya cukup settle,” ucap Muhdi pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Dalam hematnya, dapur dengan cakupan 500 hingga 1.000 siswa akan lebih mudah dalam pengawasan serta menjaga makanan tetap segar. Menurut Muhdi, kedekatan dapur dengan sekolah seperti model di India dapat mengurangi risiko makanan basi dan meminimalkan peluang keracunan.
