Lebih jauh, besarnya kebutuhan bahan pangan membuat sektor perikanan menjadi salah satu tulang punggung MBG di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyebut potensi ikan air tawar di wilayah ini sangat besar untuk mendukung MBG.
“Kalau kita lihat, potensinya luar biasa. Ini bahkan sebelum kita bicara MBG saja, kebutuhan untuk ikan air tawar seperti lele, bandeng, nila itu besar sekali,” ujarnya.
Untuk lele, kata Endi, kebutuhan per tahun mencapai hampir 30 ribu ton hanya untuk memenuhi satu menu mingguan di 1.500 SPPG. Tambak-tambak idle di Jawa Tengah akan dioptimalkan untuk meningkatkan produksi. Terutama di Kabupaten Pati yang direncanakan menjadi kampung budidaya nila salin.
“Kalau SPPG ada 1.500 unit dan setiap menunya seminggu sekali pakai lele untuk 3.000 siswa, butuh sekitar 300 kilogram lele. Kalau kalikan 1,5 ribu SPPG itu hampir 30 ribu ton,” jelas Endi.
Menelisik konsep dapur desentralisasi ala PM Poshan dan aturan ketat untuk menjaga kualitas makanan
Program skala besar seperti PM Poshan di India menunjukkan bahwa dapur sekolah maupun dapur komunitas lokal dapat menjadi pilar utama pemenuhan gizi anak-anak atau pelajar bila pelaksanaannya dengan model desentralisasi dan pengawasan publik yang ketat.
Skema PM Poshan sendiri melayani sekitar 118 juta porsi makan setiap hari sekolah di lebih dari 1,12 juta sekolah di seluruh India. Angka itu bertopang kebijakan yang menetapkan penyiapan sebagian besar masakan ialah langsung di sekolah, bukan di dapur terpusat.
Namun, dapur terpusat tetap berfungsi di kota padat sebagai pelengkap, hanya saja porsinya kecil dan untuk sekolah dengan jumlah siswa sangat banyak, utamanya di wilayah urban.
India juga mengatur infrastruktur dapur hingga standar minimal ruang kerja. Setiap sekolah yang memiliki 100 siswa pertama wajib menyediakan dapur minimal 20 meter persegi, kemudian tambah 4 meter persegi untuk setiap 100 siswa berikutnya. Standar tersebut menjadi acuan seragam di seluruh negara bagian.
