SEMARANG, beritajateng.tv – Nama-nama anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud telah rilis. Banyaknya nama purnawirawan TNI di daftar anggota TKN, baik yang siap memenangkan Prabowo maupun Ganjar, menuai perhatian publik.
Tak sedikit pihak yang mempertanyakan netralitas TNI dengan hadirnya purnawirawan TNI sebagai anggota TKN pada Pilpres 2024. Pakar komunikasi politik Unika Soegijapranata, Andreas Pandiangan mengungkap hal itu tergolong wajar.
“Bagi saya itu hal yang wajar, karena masing-masing paslon itu ingin membangun jaringan di kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Itu dicerminkan dengan mengangkat banyak tokoh masyarakat, termasuk juga kalangan purnawirawan TNI/Polri,”ujar Andreas saat beritajateng.tv hubungi melalui sambungan WhatsApp, Rabu 8 November 2023 siang.
Perihal apakah hal itu dapat berpengaruh pada netralitas, Andreas menegaskan bahwa netralitas TNI berada pada pimpinan tertinggi yang kini tengah menjabat.
“Netralitas TNI/Polri bukan tergantung pada purnawirawannya, tetapi pada pimpinan tertinggi di masing-masing instansi baik TNI maupun Polri. Mereka secara struktur kan sudah tidak punya hubungan lagi,” tegas Andreas.
Lebih lanjut, hubungan yang bersifat psikologis maupun sosiologis antara purnawirawan dan anggota TNI/Polri aktif tak dipungkirinya dapat terjadi.
“Tetapi tolong perhatikan bahwa kalau pun mereka punya hubungan psikologis maupun sosiologis dengan mantan anak buahnya yang notabene status keanggotaannya aktif, kan anggota TNI/Polri aktif tidak memiliki hak pilih,” bebernya.
Netralitas TNI/Polri Tergantung Pimpinan Instansi
Andreas menegaskan netralitas TNI/Polri sangat bergantung pada pimpinan instansi yang kini tengah menjabat. Terkait isu TNI yang tak netral lantaran purnawirawannya ramai menjadi anggota TKN, Andreas menyebut kekhawatiran itu muncul dari masyarakat.
“Masyarakat kan khawatir bagaimana secara langsung tidak langsung purnawirawan itu mendukung satu paslon presiden, entah itu dalam bentuk kondisi atau fasilitas, itu kan sebetulnya,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terpilih sebagai TKN tak berpengaruh besar bagi Andreas. Pasalnya, purnawirawan itu tersebar rata pada ketiga pasangan calon dalam bursa Pilpres 2024.
“Purnawirawan itu kan tersebar di ketiga paslon, jadi tidak berpengaruh ya menurut saya. Mereka kan pada akhirnya akan berebut pengaruh juga,” ungkapnya.
Pihaknya meyakini, pemilihan purnawirawan TNI/Polri itu berdasarkan keinginan ketiga paslon untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan masyarakat.
“Kalau kita melihat dari tokoh itu, bisa kita lihat bagaimana pemetaan yang masing-masing paslon lakukan terhadap bagaimana mereka mendapat dukungan. Itu bagian dari strategi mereka,” tandasnya.
Sebagai informasi, mencuatnya isu ketidaknetralan TNI ini datang dari Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin yang menyinggung purnawirawan TNI usai daftar TKN Cawapres Prabowo Subianto rilis.
“Memang purna, purna sih, Pak. Tapi sedemikian seksinya TNI ini begitu ya, sehingga semuanya diberikan satu kepercayaan dan jabatan-jabatan yang tinggi di TKN (Tim Kampanye Nasional)-nya para capres tersebut. Kalau sudah ada TNI-nya berarti bagaimana menjaga netralitasnya?” ujar Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI, KSAL, KSAD, KSAU, Selasa 7 November 2023.
Adapun beberapa nama purnawirawan TNI yang kini berstatus sebagai TKN Prabowo-Gibran ialah Jenderal TNI Purn. Agum Gumelar dan Jenderal TNI Purn. Doktor Haji Wiranto yang tergabung sebagai Dewan Pembina.
Sementara dari paslon Ganjar-Mahfud nama purnawirawan TNI itu antara lain mantan Kabais TNI, Letnan Jenderal TNI Purn. Joni Supriyanto.(*)
Editor: Farah Nazila
