JAKARTA, beritajateng.tv – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Papua mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link”.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Kamis, 24 April 2025.
Seminar nasional ini merupakan bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025. Hadir pula seluruh direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI).
BACA JUGA: Asbanda Gelar Undian Tabungan Simpeda Periode 1 Tahun XXXV-2024, Berikut Daftar Pemenangnya
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menekankan pentingnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien.
“Peran BPD sangat strategis. Tak hanya penyedia layanan keuangan, tapi jadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital. Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda Busrul Iman menjelaskan, seluruh BPD Indonesia terus berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung pemerintah daerah. Utamanya dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Baru-baru ini, Asbanda telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online via SIPD-RI dan Siskeudes-Link.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si, menyatakan bahwa kerja sama yang kuat penting untuk memperkuat kolaborasi melalui layanan SIPD-RI dan Siskeudes-Link.
Penerapan SIPD-RI mempermudah dalam mengambil keputusan serta monitoring dan evaluasi maupun konsolidasi statistik data keuangan secara online. Dalam penerapan ini, perlu peran aktif BPD seluruh Indonesia.
“Peran BPD perlu dipacu ikut bersama menjalankan program pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” jelas Agus.
Direktur Badan Usaha Milik Daerah dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Drs Yudia Ramli, menambahkan bahwa BPD berperan penting. Terutama dalam mendukung pengelolaan kas daerah dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pembiayaan dan transformasi digital.
Harus Ada Pengawasan dan Keamanan IT
Di sisi lain, transformasi digital ini harus dibarengi dengan pengawasan, tata kelola, hingga budaya keamanan IT.
Dia melanjutkan, OJK sendiri telah memberikan pedoman bagi industri perbankan dalam menerapkan layanan digitalisasi. Seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
“OJK sudah memberikan panduan. Sudah banyak rambu-rambu yang kita berikan. Ini semua ada dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 mencakup arah pengembangan dan penguatan BPD ke depan untuk mengakselerasi BPD. Jadi bank resilien, kompetitif, dan kontributif,” jelasnya.
Sementara itu, Eko B. Supriyanto, pengamat perbankan yang juga Chairman Infobank Media Group, menyoroti peraturan pemerintah daerah harus memperkuat kinerja BPD.
Sayangnya, kondisi saat ini BPD memiliki tantangan yang tak mudah. Terutama terkait dengan shareholder dan ketentuan daerah yang kadang berbenturan dengan ketentuan OJK.
Tak kalah penting lainnya, terkait akselerasi digital dan keamanan siber. “Meski sudah terjadi kemajuan TI yang pesat di BPD, namun masih beberapa yang perlu di tingkatkan terutama tentang cyber security,” tegas Eko.
Langkah mitigasi risiko harus di perhatikan. Ada tiga saran penguatan aspek operasional dan bisnis. Aspek kebijakan dan prosedur tertulis, aspek sumber daya manusia, hingga aspek proses dan teknologi.(*)
Editor: Elly Amaliyah
