SEMARANG, beritajateng.tv – Banjir bandang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang terjadi beberapa hari sebelum hari H Pemilu berlangsung menuai sorotan banyak pihak, tak terkecuali Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).
Pegiat Pemilu dari SPD, Dian Permata menilai bahwa banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga logistik Pemilu yang terdampak akibat banjir bandang merupakan kesalahan dan ketidak siapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan.
“Saat saya datang ke Grobogan, saya sudah mikir begini, berapa lama tanggul itu sudah berdiri, bagaimana intensitas hujannya, saya sudah mikir ke sana,” ujar Dian saat menjadi narasumber dalam acara bertajuk ‘Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Hasil Pemilu 2024’ di Openair Marina, Kota Semarang, Jum’at 9 Februari 2024 sore.
BACA JUGA: Pegadaian Kanwil Semarang Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Grobogan
Menurut Dian yang berada di Grobogan pada 5 Februari 2024, intensitas hujan dan usia tanggul sungai membuatnya yakin bahwa banjir bandang bisa kapan saja terjadi. Pihaknya pun mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menghadapi berjalannya Pemilu di tengah situasi bencana banjir.
“Saya sudah curiga, sebetulnya itu kacau. Saya bilang kalau saya menyalahkan KPU. Bahkan waktu menginap di hotel saya bilang sama salah satu pemiliknya, ini akan banjir dan bahaya, hati-hati. Jebol (tanggul) sebelah sini, arusnya deras,” terangnya.
Alasan menyalahkan KPU atas banjir Grobogan
Ia membeberkan alasan mengapa TPS hingga logistik Pemilu yang terdampak banjir bandang di Grobogan merupakan kesalahan dari KPU, salah satunya adalah kondisi banjir bandang itu, bagi Dian, semestinya bisa dicegah dengan mitigasi.
“Itu kesalahan teman-teman KPU, kan BMKG bisa dicek. Kedua, histori tanah di sana, apakah pernah tanah longsor apa tidak,” jelasnya.
Menurutnya, mitigasi bencana jelang Pemilu tak biasa dilakukan oleh KPU.
“KPU tidak terbiasa dengan tools itu, tetapi pengawasan (Bawaslu) sudah terbiasa dengan tools itu. Maka saya bilang, data-data itu banyak. Cuma perspektif mereka tidak ada,” tegasnya.
BACA JUGA: TKN Prabowo-Gibran Ungkap Surat Suara di Malaysia Telah Tercoblos Paslon 03, KPU Turun Tangan
Pihaknya menyayangkan kejadian ini, lantaran Pemilu 2024 ini bukan pemilihan umum pertama. Sehingga, Dian menilai, semestinya penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, lebih siap dengan bencana alam yang bisa melanda kapan saja.
“Ini sudah Pemilu keenam, (tetapi) pola pikir tidak naik-naik, tetapi gaji naik,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
