SEMARANG, beritajateng.tv – Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah mencapai 7.315 orang sepanjang Januari-Agustus 2026. Data Disnakertrans Jawa Tengah tersebut berasal dari 15 perusahaan yang terdampak PHK di 13 kabupaten/kota.
PHK yang tercatat dalam data itu terjadi pada sejumlah sektor, mulai dari garmen, industri tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, industri bulu mata, hingga industri kayu lapis.
Sebagian besar perusahaan yang tercatat memiliki pasar ekspor, sementara lainnya melayani pasar domestik maupun domestik dan ekspor.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan pihaknya telah meminta Komisi E DPRD Jateng melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab terjadinya PHK tersebut.
“Ya ini Komisi E ini sedang kami suruh untuk melakukan konsolidasi apa penyebabnya,” kata Sumanto saat ditemui di Lobi DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 16 September 2026.
BACA JUGA: Pabrik Kayu di Semarang PHK 756 Buruh, Pemprov Janji Kawal Hingga Diterima Kerja Perusahaan Lain
Sumanto berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota turut memberikan kontribusi agar gelombang PHK tidak terus berlanjut.
Ia tak menampik bahwa peningkatan PHK dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Jawa Tengah. Karena itu, DPRD melalui Komisi E tengah membahas persoalan tersebut.
“Kalau itu PHK-nya terus kan juga memberikan dampak kurang baik bagi perekonomian kita semuanya,” imbuh Sumanto.
Ia mengatakan, pembahasan di Komisi E tengah diarahkan untuk mencari langkah agar tidak terjadi penurunan pekerja yang tajam.
“Ini Komisi E sedang berdiskusi tentang itu untuk menjadikan ya minimal tidak terjadi penurunan yang tajam,” terang Sumanto.
