SEMARANG, beritajateng.tv – Konsekuensi hukum para terdakwa kasus dugaan korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang tidak bisa disamaratakan.
Sebab para terdakwa memiliki peran, posisi serta keterlibatan yang berbeda. Sehingga perkara ini harus terlihat secara objektif sesuai dengan pertanggungjawaban pidana individual dan bukan kolektif.
Hal ini terungkap dari Lugud Endro Susilo, kuasa hukum para terdakwa dugaan korupsi PTSL Desa Papringan, menanggapi uraian dakwaan Penuntut Umum, pada sidang perdana perkara yang menyeret kepala desa dan sejumlah perangkat desa Papringan, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu, 4 Februari 2026.
Menurut Lugud, sidang kasus dugaan korupsi PTSL Desa Papringan mulai berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang, Kota Semarang, Rabu ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum.
Mencermati uraian dakwaan penuntut umum tersebut, Lugud menegaskan perkara ini tidak dapat dipahami secara sederhana apalagi disamaratakan terhadap seluruh terdakwa.
BACA JUGA: Sidang Kasus Korupsi Plaza Klaten, OC Kaligis Sebut Perhitungan Kerugian Negara Belum Jelas
Berdasarkan uraian dakwaan yang Penuntut Umum sampaikan dalam persidangan, terlihat jelas bahwa masing- masing terdakwa memiliki peran, posisi, dan tingkat keterlibatan yang berbeda.
“Tidak seluruh terdakwa menguasai uang. Tidak seluruh terdakwa menerima atau menikmati uang dan tidak seluruh terdakwa bertindak dalam kapasitas pengambil kebijakan,” katanya.
Menurut Lugud, terhadap terdakwa Suwarto, kepala desa, dakwaan lebih berkaitan dengan aspek kebijakan dan tanggung jawab jabatan. Namun tanpa uraian yang jelas mengenai adanya pemaksaan maupun keuntungan pribadi.
Sementara terdakwa Slamet Widodo dan Yusuf Safarianto disebut berperan pada tingkat pelaksana lapangan. Dengan fakta bahwa penguasaan dana tidak bersifat sama dan tidak seluruhnya di nikmati secara pribadi.
Sedangkan untuk terdakwa Budi Santoso dan Suparmi, perannya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Yang dalam dakwaan sendiri tidak ada penguraian adanya keuntungan pribadi karena jabatan.
