“Saya mengajak, marilah kita rapatkan barisan, jaga solidaritas lintas fraksi dan terus belajar serta bekerja keras dengan penuh dedikasi,” tandas Maria.
Sumanto Sebut Kaukus Perempuan Parlemen Penting untuk Perkuat Kontribusi Legislator Perempuan
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus KPP Jateng periode 2024–2029 yang baru dilantik.
Ia berharap KPP dapat menjadi wadah bagi anggota legislatif perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing.
“Semoga menjadi wadah bagi Ibu-ibu, bagi anggota DPR khusus perempuan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah daerahnya masing-masing,” ujar Sumanto dalam sambutannya.
BACA JUGA: Viral Alumni Diduga Rekam Perempuan Mandi, USM Benarkan Pelaku Lulusan Fakultas Hukum 2025
Sumanto juga menyinggung kondisi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang menurut data yang diterimanya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa periode pemilu.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian yang perlu dikawal melalui keberadaan KPP. Berdasarkan data KPU Jawa Tengah, DPRD Jateng periode 2024–2029 memiliki 24 anggota perempuan dari total 120 kursi atau 20 persen keterwakilan perempuan.
“Nah, perhatian ini, Ibu-ibu. Sudah kita kasih kuota perempuan 30, iya kan? Ini potensinya turun terus. Inilah gunanya Kaukus Perempuan seperti ini,” tandas Sumanto.
Badikenita: Pelantikan KPP Perkuat Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
Sementara itu, Ketua Presidium KPPRI sekaligus Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Badikenita Br. Sitepu mengatakan pelantikan KPP Jateng menjadi langkah penting untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Ia mengatakan pembentukan kepengurusan tersebut dilakukan setelah KPP Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan dan melakukan rapat bersama hingga akhirnya pelantikan dapat dilaksanakan.
“Ini sangat penting sekali untuk dilakukan karena peran perempuan terutama di dalam penentuan-penentuan keputusan-keputusan yang ada secara legislasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga bisa meng-cover situasi masyarakat sekarang,” ujar Badikenita.
