SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan tingkat kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi se-Indonesia, minat masyarakat masih harus ditingkatkan.
Hal itu tersampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bapenda Provinsi Jateng, Danang Wicaksono, saat beritajateng.tv temui di Hotel Santika Premiere, Rabu, 11 Oktober 2023.
“Rangking dua itu data dari Jasa Raharja, tetapi angkanya masih sekitar 70 persen artinya penerimaan dari PKB belum mencapai target,” ucap Danang.
Ia menegaskan bahwa pembayaran pajak, tak terkecuali PKB, menjadi hal yang wajib dan bersifat paksaan kepada masyarakat.
Guna menarik minat masyarakat dalam melunasi kewajibannya, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai hal yang sifatnya berpihak kepada masyarakat.
“Kita beri gift, suvenir, dan juga memberi penghargaan kepada yang sudah patuh. Kita juga memberi kompensasi pengurangan pembiayaan kepada mereka yang sedang dalam masa kesulitan,” ungkapnya.
Adapun program pemutihan yakni pembebasan denda administratif juga menjadi cara dari Bapenda Jateng untuk terus meningkatkan kemauan masyarakat membayar pajak.
“Selain itu, kita bebaskan dari pajak progresifnya. Ini tujuannya intervensi pemerintah biar kepatuhannya (masyarakat membayar pajak) itu meningkat,” bebernya.
Danang mengungkap, PKB menyumbang sebanyak 40 persen dari pendapatan daerah di Jateng.
“Pajak tahun ini ditarget Rp15 Triliun, maka untuk PKB-nya sendiri sebesar Rp6 Triliun,” ungkapnya.
Sebut 600 Bumdes dan BRI KK siap layani masyarakat hingga pelosok Jateng
Ia tidak menampik kepercayaan masyarakat yang menurun untuk membayar pajak karena ketakutan jika uang tersebut akhirnya terkorupsi.
Perihal itu, ia meyakinkan bahwa uang yang masyarakat bayarkan akan langsung masuk kas daerah. Terlebih, lanjut Danang, sistem cashless atau nontunai melalui debit atau QRIS berpotensi mencegah pembayaran uang tidak masuk ke kantong pribadi.
“Uangnya begitu dibayarkan langsung masuk kas daerah, tidak ada yang dipegang pegawai Bapenda. Kalau bisa masyarakat sekarang jangan bayar tunai tetapi cashless saja, karena tunai relatif berbahaya. Sekarang kita kembangkan pembayaran digital,” terangnya.
Lebih lanjut, kehadiran Samsat Bumdes Digital Mandiri atau Samsat Budiman menurutnya dapat meningkatkan pembayaran PKB. Danang menuturkan kehadiran Samsat Budiman memudahkan masyarakat menunaikan kewajibannya tanpa harus repot mendatangi kantor samsat.
Ia menyebut saat ini sudah ada sebanyak 600 Bumdes dan BRI KK yang siap melayani pembayaran pajak se-Jateng, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
“Untuk Bumdesnya yang melayani pembayaran PKB itu sekitar 300 sampai 400, sedangkan 200 sisanya itu BRI KK,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan Samsat Budiman dapat menjangkau lebih dekat kepada masyarakat, khususnya pekerja pabrik di Jateng yang kesulitan untuk pergi ke luar.
“Kita berharap Samsat Budiman itu bisa ada di pabrik, biar nanti dikelola sama karyawan, biaya jasanya pun akan kembali ke karyawan lagi kan,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
