JAKARTA, beritajateng.tv – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Putusan MK terkait sistem pemilu menegaskan Indonesia tetap menggunakan sistem pemilu terbuka.
Putusan MK soal sistem pemilu dengan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut menjadikan sistem pemilihan dalam pemilu tetap sistem proporsional terbuka.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
MK mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak hanya oleh ketentuan pilihan sistem pemilu. Hakim konstitusi Sadli Isra menyatakan bahwa setiap sistem pemilu memiliki kekurangan yang dapat orang perbaiki tanpa mengubah sistem itu sendiri.
Sadli Isra menjelaskan bahwa menurut MK, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dalam berbagai aspek, mulai dari partai politik, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.
Putusan ini memiliki pendapat berbeda dari hakim konstitusi Arief Hidayat.
BACA JUGA: Tak Hanya Soal Terbuka dan Tertutup, Ini Sistem Pemilu Lain yang Ada di Dunia, Apakah Itu?
Putusan MK Tetapkan Sistem Pemilu Terbuka, Bukan Tertutup
Pengajuan permohonan uji materi ialah pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka dan menginginkan sistem proporsional tertutup.
Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak dapat memilih calon anggota legislatif secara langsung. Pemilih hanya dapat memilih partai politik, sehingga partai memiliki kendali penuh dalam menentukan anggota parlemen.
Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi (Bacaleg 2024), Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan), Riyanto (warga Pekalongan), dan Nono Marijono (warga Depok). Mereka telah memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa mereka.
