SEMARANG, beritajateng.tv – Warga Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap dampak negatif yang timbul dari maraknya tambak udang ilegal. Aksi kali ini dilakukan oleh sejumlah warga dengan mendatangi kunjungan DPR RI di Kota Semarang, tepatnya di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, Jumat 29 September 2023.
Menurut mereka, kehadiran tambak udang merupakan kekhawatiran serius oleh penduduk setempat karena aktivitas tersebut memiliki potensi bahaya. Namun sayangnya, pada kunjungan kerja kali ini, pemerintah tidak melibatkan masyarakat, melainkan hanya mengundang perwakilan petambak.
Oleh karena itu, warga bersama Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) kemudian berinisiatif untuk menemui langsung anggota dewan.
“Kenapa saya paksakan sebab dugaan awal saya melihat ini pasti pincang, oleh sebab itu saya nekat saja dan terima kasih sekali bisa diterima oleh Ketua Dewan,” jelas salah satu warga penolak tambak udang, Bambang Zakaria.
Lebih jelas, Bambang menjelaskan bahwa ia sempat mengalami penahanan oleh bagian keamanan sebab tidak memiliki izin. Namun setelah ia menyampaikan maksud dan tujuannya, Ketua Dewan akhirnya mempersilahkan Bambang untuk mengikuti pertemuan.
“Mereka mengangkat Perda Tata Ruang, kami berbesar hati melihat dengan kajian dan beberapa alasan kenapa Karimunjawa tidak boleh ada tambak. Tapi melihat respon dari petambak, mudah-mudahan kedepan bisa tidak berpihak sebelah,” harapnya.
Berbagai kelompok masyarakat terdampak tambak udang
Selanjutnya, Bambang menilai pemerintah masih objektif dan tidak berpihak kepada masyarakat. Apalagi pertemuan kali ini tidak mengundang perwakilan masyarakat yang terdampak secara langsung.
Menurut Bambang, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang terdampak akan adanya tambak udang. Yakni masyarakat sekitar tambak, petani rumput laut, petani, pengusaha, nelayan tepi, nelayan tengah, hingga sektor pariwisata.
“Masyarakat yang di sekitar tambak, sumurnya mulai payau, bau, dan bising. Paling tidak, pihak manapun kalo pergi ke Karimunjawa libatkan masyarakat, jangan sebelah pihak,” mintanya.
Di sisi lain, Gunawan, kuasa hukum dari petambak menegaskan pihaknya masih akan terus menunggu perkembangan ke depannya. Ia menjelaskan bahwa tambak udang juga dapat berharmonisasi dengan pariwisata. Ia juga menekankan sisi ekonomi yang mampu tergerak dengan adanya tambak udang di Karimunjawa.
“Dengan adanya tambak ini bisa membangkitkan daya kritis masyarakat, lembaga terkait yang dibiayai APBN bekerja, DLHK dengan BTN nya, KKP dengan pertanian dan perikanannya, pariwisata dengan dermawa dan bandaranya. Semuanya tinggal niat pemerintah,” ucapnya.(*)
Editor: Farah Nazila
