“Saya berterima kasih karena teman-teman HMI datang dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini menunjukkan kepedulian terhadap persoalan buruh dan juga kondisi Kota Semarang,” ujarnya.
UMSK Semarang Satu-satunya di Jateng
Terkait tuntutan kesejahteraan buruh, Agustina menegaskan bahwa Pemkot Semarang telah menerapkan kebijakan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK), yang dsebutnya sebagai satu-satunya di Jawa Tengah.
“Kota Semarang sudah memiliki UMSK. Ini satu-satunya di Jawa Tengah. UMSK ini bentuk keberpihakan kami kepada pekerja, meski tentu masih perlu terus diperjuangkan di tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
Ia juga menanggapi isu penghapusan outsourcing dan regulasi ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk hal-hal yang menjadi ranah pusat, kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait,” jelasnya.
Khusus untuk guru, lanjut Agustina, di Kota Semarang tidak akan menghapus P3K Paruh Waktu. “Mungkin di kabupaten/Kota lain ada menghapus P3K Paruh Waktu, namun Kota Semarang tidak. Meskipun, menelan biaya sekitar Rp140 miliar per tahun,” imbuhnya.
Menurutnya, guru P3K paruh waktu harus ada karena memang di kota Semarang guru masih terbilang kurang. “Kalau guru P3K paruh waktu itu dihapus berarti ada anak-anak yang sekolahnya enggak ada gurunya. Ini semata-mata adalah karena kebutuhan pendidikan,” paparnya.
Pengawasan Ketat Jalur Silayur
Menanggapi persoalan Jalur Silayur, Agustina mengakui bahwa pelanggaran masih terjadi dan membutuhkan pengawasan bersama.
“Kami sudah bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Tapi kami juga butuh partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk melaporkan pelanggaran di lapangan,” ujarnya.
“Jika kemudian masih ada truk yang melanggar. Saya justru mau minta bantuan teman-teman HMI untuk membantu Satpol PP dan Dishub untuk mendokumentasikan, mengirim video pelanggaran yang masih terjadi. Hal ini tentu untuk menjadi evaluasi,” kata dia.
Terkait banjir, ia menjelaskan bahwa sebagian penanganan rob di wilayah barat sudah diselesaikan pemerintah pusat. Namun, tantangan masih ada pada aliran air dari hulu.
