SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat, 1 Mei 2026.
Aksi yang berlangsung di Balai Kota Semarang itu tidak hanya menyoroti isu kesejahteraan buruh, tetapi juga membawa sederet persoalan Kota Semarang yang belum terselesaikan.
Sejak siang, massa aksi memadati halaman Balai Kota dengan membawa poster dan spanduk tuntutan bahkan membakar ban bekas.
Mereka menyuarakan penolakan pemutusan hubungan kerja, penghapusan sistem outsourcing, hingga desakan kenaikan upah buruh dan pekerja honorer. Namun di balik isu nasional tersebut, perhatian juga tertuju pada persoalan yang dekat dengan kehidupan warga Kota Semarang.
BACA JUGA: Temui Buruh Saat May Day, Gubernur Ahmad Luthfi: Buruh Tidak Hanya Alat Produksi
Ketua HMI Kota Semarang, Muhammad Nabil Mualif, mengatakan bahwa tuntutan yang mereka bawa merupakan hasil kajian organisasi.
“Kami tidak hanya bicara soal buruh, tetapi juga persoalan kota. Mulai dari keselamatan di Jalur Silayur, banjir, transportasi publik, hingga pengawasan amdal,” ujarnya.
Ia menyoroti kembali insiden di Jalur Silayur yang kerap memakan korban. Menurutnya, pelanggaran kendaraan berat masih sering terjadi meski sudah ada pembatasan.
“Karena sore kemarin, portal pembatas truk di Simpang Jrakah yang sudah terpasang, justru kembali patah karena ada yang bus dan truk melanggar. Ini jadi trauma bagi kami, apalagi ada kader HMI yang pernah menjadi korban di jalur tersebut,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan banjir, baik rob di wilayah pesisir maupun banjir kiriman di daerah atas.
Mereka juga meminta peremajaan armada BRT Trans Semarang serta pengawasan ketat terhadap izin lingkungan, khususnya di kawasan industri.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang menemui massa bersama jajaran pemerintah daerah dan DPRD.
“Saya berterima kasih karena teman-teman HMI datang dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini menunjukkan kepedulian terhadap persoalan buruh dan juga kondisi Kota Semarang,” ujarnya.
UMSK Semarang Satu-satunya di Jateng
Terkait tuntutan kesejahteraan buruh, Agustina menegaskan bahwa Pemkot Semarang telah menerapkan kebijakan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK), yang dsebutnya sebagai satu-satunya di Jawa Tengah.
“Kota Semarang sudah memiliki UMSK. Ini satu-satunya di Jawa Tengah. UMSK ini bentuk keberpihakan kami kepada pekerja, meski tentu masih perlu terus diperjuangkan di tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
Ia juga menanggapi isu penghapusan outsourcing dan regulasi ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk hal-hal yang menjadi ranah pusat, kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait,” jelasnya.
Khusus untuk guru, lanjut Agustina, di Kota Semarang tidak akan menghapus P3K Paruh Waktu. “Mungkin di kabupaten/Kota lain ada menghapus P3K Paruh Waktu, namun Kota Semarang tidak. Meskipun, menelan biaya sekitar Rp140 miliar per tahun,” imbuhnya.
Menurutnya, guru P3K paruh waktu harus ada karena memang di kota Semarang guru masih terbilang kurang. “Kalau guru P3K paruh waktu itu dihapus berarti ada anak-anak yang sekolahnya enggak ada gurunya. Ini semata-mata adalah karena kebutuhan pendidikan,” paparnya.
Pengawasan Ketat Jalur Silayur
Menanggapi persoalan Jalur Silayur, Agustina mengakui bahwa pelanggaran masih terjadi dan membutuhkan pengawasan bersama.
“Kami sudah bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Tapi kami juga butuh partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk melaporkan pelanggaran di lapangan,” ujarnya.
“Jika kemudian masih ada truk yang melanggar. Saya justru mau minta bantuan teman-teman HMI untuk membantu Satpol PP dan Dishub untuk mendokumentasikan, mengirim video pelanggaran yang masih terjadi. Hal ini tentu untuk menjadi evaluasi,” kata dia.
Terkait banjir, ia menjelaskan bahwa sebagian penanganan rob di wilayah barat sudah diselesaikan pemerintah pusat. Namun, tantangan masih ada pada aliran air dari hulu.
“Masalah utama kita adalah banjir kiriman. Kami sudah koordinasi untuk menambah jalur air karena kapasitas yang ada belum cukup,” katanya.
Target Remajakan 120 Bus Trans Semarang
Sementara untuk transportasi publik, Pemkot menargetkan peremajaan armada BRT secara bertahap hingga mencapai lebih dari 120 unit pada September 2026.
“Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan tambahan 10 armada di HUT Kota Semarang. Ini bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik,” tambahnya.
Di sektor perizinan lingkungan, Agustina memastikan sistem pengawasan akan diperketat melalui integrasi antarinstansi.
“Ke depan, izin tidak akan keluar jika AMDAL belum dipenuhi. Sistemnya sudah kami siapkan agar lebih transparan dan terintegrasi,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
