SEMARANG, beritajateng.tv – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Provinsi Jawa Tengah belum menerima laporan maupun temuan terkait instruksi kepolisian untuk memasang baliho pasangan calon Prabowo-Gibran di wilayah Jateng.
Hal itu tersampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jateng, Nur Kholiq. Kendati demikian, pihaknya telah melakukan ancang-ancang agar hal serupa tak terjadi di Jateng.
“Menjelang pelaksanaan kampanye, Bawaslu Jawa Tengah telah berkirim surat imbauan ke partai politik, calon perseorangan DPD tentang pengaturan kampanye,” ujar Kholiq, Senin 13 November 2023.
Menurutnya, dengan cara mengirim surat imbauan ke kantor perwakilan partai di setiap daerah menjadi upayanya untuk mencegah hal tersebut.
“Surat imbauan itu sebagai upaya pencegahan pelanggaran. Surat serupa juga Bawaslu kabupaten/kota kirimkan ke partai politik di masing-masing daerah,” sambung Kholiq.
BACA JUGA: Goenawan Muhamad Pertanyakan Netralitas TNI, Gibran Tanggapi Soal Foto Bareng Tentara
Hal yang pihaknya bisa lakukan hanya mencegah pelanggaran, sehingga sosialisasi dan edukasi terus ia gencarkan.
“Bawaslu Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan stakeholders terkait, termasuk terus melakukan penyebaran pesan-pesan pengawasan serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna memaksimalkan upaya-upaya pencegahan,” bebernya.
Laporan ke Bawaslu Jateng
Lebih lanjut, Kholiq juga berharap masyarakat dapat terlibat dan aktif melaporkan kejadian serupa kepada Bawaslu Jateng.
“Bawaslu Jateng sangat berharap keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu,” tandasnya.
Sementara itu, Bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka buka suara soal tuduhan keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut baliho itu dipasang relawan pendukungnya.
“Nggak, sing masang (yang memasang) Bolone Mase (relawan) ya,” ujar Gibran kepada awak media, Senin 13 November 2023.
Telah ada laporan sebelumnya, terdapat dugaan adanya oknum elite di kepolisian yang memberikan instruksi untuk memasang baliho Prabowo-Gibran. Hal itu tersampaikan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani.
Ia bersama beberapa perwakilan dari lembaga lain, mulai dari ICW (Indonesia Corruption Watch) hingga WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menentang tindakan yang polisi tersebut lakukan.
BACA JUGA: Megawati Sebut Penculikan Aktivis ’98 Sebagai Bayangan Kelam Demokrasi Indonesia, Sindir Prabowo?
“Tugas utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemanan serta ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002,” tegasnya.
Julius menduga, ada campur tangan dari Presiden Joko Widodo dalam aksi polisi memasang baliho Prabowo-Gibran. Apalagi, Jokowi memang mengerahkan segala kekuatan demi memenangkan Gibran sebagai cawapres Prabowo.(*)
Editor: Farah Nazila
