SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Kota Semarang menetapkan Raperda perubahan APBD 2024 menjadi Perda, serta pergeseran anggaran OPD di rapat paripurna, Selasa 30 Juli 2024.
Dalam perda tersebut, ada sejumlah pergeseran anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim memaparkan, ada pergeseran anggaran antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun internal OPD.
BACA JUGA: Beredar Kabar Diperiksa KPK di Jakarta, Mbak Ita Justru Terpantau Jalani Rapat Paripurna di Semarang
Pergeseran anggaran antar OPD yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp 2 miliar. Serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar Rp 2 miliar. Pergeseran Anggaran itu untuk sejumlah OPD.
Antara lain, pergeseran untuk kegiatan di Bagian Hukum, Dinas Kominfo, Kesbangpol, DPMPTSP masing-masing sebesar Rp 255 juta.
Kemudian, pergeseran anggaran ke Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan Bapenda masing-masing sebesar Rp 215 juta
Sementara, DPU mendapat anggaran pergesera sebesar Rp 200 jut. Sedangkan DLH dan Dinas Perhubungan masing-masing sebesar Rp 290 juta.
Pergeseran Sejumlah Anggaran
“Dinas Perikanan Rp 100 juta, Dinas Pertanian Rp 315 juta, Dinas Kesehatan sebesar Rp 315 juta. Dinas Sosial Rp 315 juta, dan DP3A Rp 315 juta,” sebut Mualim, saat menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran, saat rapat paripurna.
Lebih lanjut, Mualim menyebut, ada beberapa pergeseran internal OPD. Di Dinas Pendidikan, ada pergeseran anggaran di subbagian rehabilitasi sarana prasarana sedang/berat dan utilitas sekolah sebesar Rp 150 juta.
Anggaran tersebut untuk subbagian pengadaan perlengkapan sekolah sebesar Rp 100 juta. Dan sisanya ke subkegiatan pembinaan minat bakat kreativitas siswa sebesar Rp 50 juta.
Tak hanya di Dinas Pendidikan, dia juga menyebut, pergeseran dari subkegiagan fasilitas kunjungan tamu di sekretariat DPRD sebesar Rp 78 juta ke subkegiatan pemeliharaan dan rehab gedung kantor dan bangunan lainnya.
“Pergeseran anggaran antar subkegiatan sejenis belanja dala. jenis belanja yang sama menyesuaikan hasil review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) inspektorat,” ucapnya.
Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Mualim menyatakan, dewan telah menerima dan menyetujui usulan raperda menjadi perda perubahan APBD 2024. Pendapatan daerah dan belanja daerah telah selaras dengan perubahan KUA PPAS 2024.
Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2024 sebesar Rp 5,7 triliun. Belanja daerah sebesar Rp 5,9 triliun. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 288 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 67 miliar. Pembaiyaan neto sebesar Rp 221 miliar.
Pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang agar bisa menurunkan belanja operasional dan harus meningkatkan belanja modal.
“Sehingga, meningkatkan kemajuan Kota Semarang. Kami juga berharap pemkot konsisten melaksanakan perubahan APBD 2024 yang telah disepakati bersama,” jelasnya.
Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Semarang yang telah menetapkan perda perubahan APBD 2024.
“Perubahan APBD 2024 merupakan proses tidak dapat di pisahkan dari rangkaian kegiatan tahunan guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan dan belanja pemerintah,” ucap Ita, sapaannya.
Setelah ini, lanjut Ita, tugasnya segera mewujudkan program kegiatan yang telah terencana di sisa waktu 2024.
Perda perubahan APBD 2024 yang lebih awal penetapannya, menurutnya, akan semakin membuat program berjalan baik. Tentunya, kata dia, membutuhkan sinergi kekompakan daari seluruh stakehoder dakam rangka pembangunan efektif dan efisien.
Terkait adanya pergeseran anggaran, ia mengaku, tidak memahami secara reknis.
“Pergeseran tanyakan ke dinas-dinas saja. Saya tidak paham teknis. Ini (pergeseran anggaran) juga sudah di sepakati banggar. Silakan, tanya ke banggar. Kalau saya tidak ikut banggar,” paparnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
